Ini 5 Strategi Penguatan Keuangan Inklusif dan UMKM dari BI

"Kedua kebijakan tersebut berperan mendorong intermediasi dan efisiensi perbankan," ungkap Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, dalam pidato akhir tahun di acara bankers dinner, Kamis (14/11/2013) malam. Peningkatan fungsi intermediasi dan efisiensi perbankan, ujar dia, berkontribusi pada penguatan stabilitas sistem keuangan dan mendukung kebijakan di sistem pembayaran.

Strategi keuangan inklusif dan UMKM

Untuk penguatan kebijakan keuangan inklusif dan UMKM, kata Agus, BI akan fokus pada lima strategi utama. Pertama, sebut dia, penguatan edukasi keuangan, sebagai upaya mengubah perilaku pengelolaan keuangan, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

Kedua, peningkatan akses keuangan yang didukung penguatan infrastruktur sistem pembayaran, pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi, serta jaringan unit ekonomi lokal. Ketiga, perlindungan konsumen untuk memastikan terjaganya hak-hak masyarakat ketika memanfaatkan akses kuangan dan sistem pembayaran.

Keempat, pengurangan asimetri informasi, melalui penyediaan data profil keuangan masyarakat yang belum tersentuh perbankan dan data informasi komoditas. Kelima, pengaturan yang diterbitkan dalam kerangka stabilitas sistem keuangan ataupun rekomendasi kebijakan kepada otoritas terkait.

Agus mengatakan, kebijakan untuk UMKM pada prinsipnya juga menggunakan strategi serupa dengan penguatan kebijakan inklusif tersebut. "(Namun, hal itu) dilengkapi peningkatan kapasitas UMKM," ujar dia.