Anggaran Sektor Pertanian Hanya Separuh dari Biaya Perjalanan Pejabat

"Kalau enggak dibenahi, Presiden yang baru enggak bisa bikin apa-apa karena tidak ada sisa (anggaran) untuk membangun," kata anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) itu, ditemui usai diskusi, di Jakarta, Senin (28/4/2014).

Padahal, kata Didik, kebijakan APBN adalah kebijakan yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saat ini negara tidak punya sisa anggaran untuk membangun berbagai infrastruktur karena pemerintah boros, seperti dalam hal perjalanan dinas, dan subsidi.

"Caranya ya harus diefisiensikan beban macam-macam ini untuk membangun," ujar pendiri INDEF tersebut.

Pertama, kata Didik, biaya perjalanan dinas harus dibuat lebih hemat. Kedua, lanjutnya, pemerintah tidak perlu boros membangun kantor-kantor mewah. Lebih lanjut, selain yang disebutkan tadi, dia menambahkan, ada banyak puluhan ruang yang bisa dihemat, seperti kegiatan rapat pemerintah.

"Kalau tidak, nanti Presiden tidak punya apa-apa. Anggaran habis untuk bayar pegawai negeri, habis untuk subsidi, habis ditranfer ke daerah. Harus, wajib dirombak. Sekarang ini lemak-lemaknya berat," kata dia.

Sementara itu, mantan Menko Bidang Perekonomian, Rizal Ramli menyebut, biaya perjalanan dinas para pejabat kelewat mewah. Dia bilang, biaya perjalanan pejabat saat ini sekitar Rp 32 triliun, artinya dua kali anggaran untuk sektor pertanian yang sebesar Rp 15 triliun.

"Tidak usah ditanya, pemerintah prioritasnya pertanian atau pelesiran? Jawabannya pelesiran. Makanya tidak aneh kalau Indonesia impor segala macem," sebut Rizal.

Padahal, lanjut Rizal, dengan kemudahan teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya internet, saat ini rapat atau koordinasi tidak harus berada di satu tempat, dan tentunya bisa menghemat biaya.

"Kalau pemerintah enggak berani bongkar anggaran, cuma mengganti asumsi ekonomi, (pemerintah baru) tidak memberikan manfaat," pungkasnya.