Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Klaim Ingin Benahi Bangsa Lewat Pajak

Kompas.com - 21/05/2014, 13:32 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Politisi Partai Golkar yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Ahmadi Noor Supit menyatakan, ada dua pilihan untuk memperbaiki anggaran negara, yakni menambah penerimaan negara, atau mengurangi pengeluaran.

Dia mengungkapkan, pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu upaya jangka pendek yang bisa dilakukan untuk memperbaiki postur anggaran negara. Namun, dalam jangka panjang yang bisa dilakukan adalah menggenjot penerimaan pajak.

“Kalau saya dari Golkar sejak awal kalau ingin membenahi bangsa ini lebih baik kita genjot pajak. Penerimaan negara itu sumber utamanya di pajak,” jawabnya ditanya posisi Golkar terkait wacana pemangkasan subsidi BBM, ditemui di Senayan, Selasa (20/5/2014).

Sebagai informasi, dalam APBN-P 2013, kontribusi atau porsi dari penerimaan pajak terhadap pendapatan negara adalah sebesar 76 persen, terbagi menjadi 66 persen pajak, dan sisanya penerimaan lain termasuk cukai.

Sementara itu, dalam APBN 2014, pajak menyumbang 66,6 persen dan sisanya dari penerimaan lainnya. Ahmadi mengatakan, untuk menggenjot penerimaan pajak maka petugas Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan harus ditambah. Hal tersebut dimaksudkan untuk menggali potensi pajak dari sebanyak sekitar 50 juta wajib pajak (WP) orang pribadi.

Saat ini, dari potensi sebanyak itu, DJP baru bisa menyentuh sekitar 2 juta WP orang pribadi. Ahmadi mengakui memang agak sulit untuk menambah tenaga DJP. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan di depan mata yang bisa dilakukan untuk memperbaiki anggaran adalah mengurangi subsidi BBM.

“Saya yakin bisa. Saya yakin betul itu bisa. Tinggal keberanian politik pimpinan negara saja,” ujarnya.

Asal tahu saja, dalam Rancangan APBN-Perubahan 2014 pemerintah merevisi pendapatan negara dari asumsi awal sebesar Rp 1.667,1 triliun, menjadi Rp 1.597,7 triliun. Pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan yang terkoreksi menjadi Rp 1.232,1 triliun, begitu juga dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang terkoreksi menjadi sebesar Rp 363,3 triliun.

Adapun untuk penerimaan hibah, direvisi naik menjadi Rp 2,3 triliun dari asumsi awal, Rp 1,4 triliun. Menteri Kuangan Chatib Basri menuturkan, melorotnya pendapatan negara tersebut disebabkan pertumbuhan ekonomi yang melambat, penurunan ekspor dan harga komoditas, serta lifting atau produksi minyak yang turun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Earn Smart
Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Earn Smart
Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Whats New
Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Whats New
1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com