Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lampu Kuning Utang Luar Negeri Indonesia

Kompas.com - 02/06/2014, 08:11 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com -
Jumlah utang luar negeri Indonesia kian mengkhawatirkan. Soalnya, nilainya terus bertambah dan berpotensi semakin membengkak jika melihat kondisi finansial di dalam negeri. Utang berdenominasi valuta asing ini akan semakin membebani debitur dan perekonomian dalam negeri karena nilai rupiah yang kian merosot.

Catatan Bank Indonesia (BI), total utang luar negeri Indonesia mencapai  276,49 miliar dollar AS, tumbuh 8,73 persen dibandingkan dengan posisi 2013. Dari jumlah itu, porsi utang swasta atau korporasi merupakan yang paling besar, yakni 145,98 miliar dollar AS. Lalu, utang luar negeri pemerintah 122,81 miliar dollar AS, dan sisanya utang BI.

Besarnya utang swasta patut mendapat sorotan. Soalnya, utang tersebut tumbuh 15,94 persen dalam setahun terakhir. Hampir semua sektor korporasi gemar mencari utang di luar negeri.

Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan, utang swasta akan terus bertambah. Pasalnya, ketatnya kebijakan moneter di dalam negeri akan memaksa pengusaha mencari pinjaman ke luar negeri ketimbang. "Ini kesalahan kebijakan BI yang mempertahankan suku bunga tinggi (7,5 persen)," kata Purbaya, Jumat (30/5/2014).

Utang luar negeri pemerintah juga bakal meningkat. Soalnya, pemerintah harus menutup pembengkakan defisit anggaran dari 1,69 persen menjadi 2,5persen. Khusus untuk pinjaman luar negeri, target pemerintah tahun ini bakal naik dari Rp 39,13 triliun menjadi Rp 545,25 triliun (bruto).

Lampu kuning

Para pengamat menyarankan pemerintah dan BI mengambil langkah strategis untuk mencegah pembengkakan utang luar negeri itu. "Karena posisi ULN sudah lampu kuning," tandas Ekonom Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Doddy Ariefianto.

Tanda bahaya terutama terlihat pada peningkatan rasio pembayaran utang tahunan yang mencapai 46,31 persen. Rasio ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2004. "Kalau sudah mendekati 50 persen, utang harus segera di rem, karena nantinya sebagian penerimaan dollar hanya untuk membayar utang," terang Doddy.

Apalagi, jika melihat kinerja ekspor yang melemah dalam beberapa bulan terakhir, seharusnya ada pengetatan utang luar negeri. Mengingat, ekspor merupakan salah satu sumber pasokan valas yang digunakan untuk membayar utang luar negeri.

Pengereman utang terutama perlu dilakukan pada korporasi yang memiliki lini bisnis utama di pasar lokal. Misalnya perusahaan leasing, listrik, gas, dan air bersih. Sebab pendapatan mereka berupa rupiah. Saat rupiah melemah, mereka terancam kesulitan membeli dollar untuk membayar utang.

Namun, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juda Agung mengklaim, tambahan utang RI di luar negeri masih cukup wajar. Perusahaan dan pemerintah memang harus utang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka panjang. Apalagi, saat ini biaya utang di luar negeri ongkosnya sedang murah.

Namun, Juda mengingatkan korporasi berhati-hati agar utang valas tidak menimbulkan currency risks dan overleverage. Sebab dalam pantauan BI, dua hal inilah yang menjadi risiko terbesar utang valas.

Apalagi, masih banyak perusahaan swasta belum melakukan lindung nilai atau hedging atas utang valasnya. Catatan BI, hampir 25 persen korporasi punya utang valas tapi belum menyiapkan strategi hedging.

Direktur Departemen Komunikasi BI Peter Jacobs, menambahkan, BI tengah meneliti utang luar negeri ini. Hasil penelitian akan menjadi dasar apakah utang valas perlu segera direm atau tidak.  (Adi Wikanto, Margareta Engge Kharismawati)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BRI Bakal Ambil Langkah Hukum soal Konten Ajakan Tarik Uang dari Bank

BRI Bakal Ambil Langkah Hukum soal Konten Ajakan Tarik Uang dari Bank

Whats New
Soal Uang Hilang di Tabungan, Ekonom Sebut Perbankan Punya Pengawasan Ketat

Soal Uang Hilang di Tabungan, Ekonom Sebut Perbankan Punya Pengawasan Ketat

Whats New
PetroChina Dinilai Konsisten Tingkatkan Kompetensi Perajin Batik dan Dorong Literasi di Jambi

PetroChina Dinilai Konsisten Tingkatkan Kompetensi Perajin Batik dan Dorong Literasi di Jambi

Whats New
Wamen BUMN: Emas Bukan Aset 'Sunset'

Wamen BUMN: Emas Bukan Aset "Sunset"

Whats New
Peleburan 7 BUMN Karya Ditargetkan Rampung September 2024

Peleburan 7 BUMN Karya Ditargetkan Rampung September 2024

Whats New
Relaksasi Harga Gula Akan Berakhir, Pengusaha Ritel Berharap Stok Terjamin

Relaksasi Harga Gula Akan Berakhir, Pengusaha Ritel Berharap Stok Terjamin

Whats New
Komitmen Dorong Inklusi Keuangan, Bank Mandiri Perkuat Peran Mandiri Agen

Komitmen Dorong Inklusi Keuangan, Bank Mandiri Perkuat Peran Mandiri Agen

Whats New
Resmikan The Gade Tower, Wamen BUMN: Jadi Simbol Modernisasi Pegadaian

Resmikan The Gade Tower, Wamen BUMN: Jadi Simbol Modernisasi Pegadaian

Whats New
Kemenperin Kasih Bocoran soal Aturan Impor Ban

Kemenperin Kasih Bocoran soal Aturan Impor Ban

Whats New
Pengusaha Ritel: Pembatasan Pembelian Gula Bukan karena Stok Kosong

Pengusaha Ritel: Pembatasan Pembelian Gula Bukan karena Stok Kosong

Whats New
Luhut Minta Penyelesaian Lahan di IKN Tak Rugikan Masyarakat

Luhut Minta Penyelesaian Lahan di IKN Tak Rugikan Masyarakat

Whats New
Prudential Indonesia Rilis Produk Asuransi Kesehatan PRUWell, Simak Manfaatnya

Prudential Indonesia Rilis Produk Asuransi Kesehatan PRUWell, Simak Manfaatnya

Whats New
Kunjungi IKN, Luhut Optimistis Pembangunan Capai 80 Persen pada Agustus 2024

Kunjungi IKN, Luhut Optimistis Pembangunan Capai 80 Persen pada Agustus 2024

Whats New
Wamendes PDTT: Urgensi Transmigrasi dan Dukungan Anggaran Perlu Ditingkatkan

Wamendes PDTT: Urgensi Transmigrasi dan Dukungan Anggaran Perlu Ditingkatkan

Whats New
IDSurvey Tunjuk Suko Basuki sebagai Komisaris Independen

IDSurvey Tunjuk Suko Basuki sebagai Komisaris Independen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com