Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuota BBM Dipangkas, DPR Minta Kelanjutan RFID

Kompas.com - 05/06/2014, 18:29 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Satya Wira Yudha, meminta pemerintah melanjutkan program pemasangan Radio Frequency Identificaton (RFID), menyusul penghematan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi 46 juta kiloliter.

"Itu menghemat orang yang 'mencuri' BBM bersubsidi," ujarnya dalam Rapat Badan Anggaran RAPBN-P 2014, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (5/6/2014).

Menurutnya, pemasangan RFID sebagai implementadi Sistem Monitoring Pengendalian (SMP) BBM penting dilakukan untuk mencegah penyelundupan. Terlebih lagi, kuota BBM bersubsidi turun dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter.

"Impelementasi Pertamina dengan menjalankan program SMP BBM bersubsidi cukup baik. Kalau mau hemat konsumsi BBM bersubsidi sebesar 2 juta kiloliter, itu cukup baik," kata politisi Partai Golkar itu.

Dalam rapat RAPBN-P 2014, Selasa (3/6/2014), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, mengatakan, pemerintah akan mengurangi kuota BBM subsidi dari 48 juta kilo liter menjadi 46 juta kiloliter tahun ini.

"Bisa, turun 2 juta kilo liter jadi 46 juta kilo liter. Bisa menurunkan subsidi Rp 7 triliun sampai Rp 8 triliun," ujar Jero.

Hingga April 2014 lalu, realisasi kuota BBM subsidi telah mencapai angka 15 juta kilo liter. Pemerintah berasumsi hingga akhir tahun realisasi BBM subsidi mencapai 45 juta kilo liter, dengan pertimbangan realisasi pada delapan bulan ke depan dua kali lebih besar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kolaborasi Es Krim Aice dan Teguk, Total Investasi Rp 700 Miliar

Kolaborasi Es Krim Aice dan Teguk, Total Investasi Rp 700 Miliar

Whats New
OJK: Pendapatan Premi di Sektor Asuransi Capai Rp 87,53 Triliun Per Maret 2024

OJK: Pendapatan Premi di Sektor Asuransi Capai Rp 87,53 Triliun Per Maret 2024

Whats New
Sudah Dibuka, Ini Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 67

Sudah Dibuka, Ini Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 67

Whats New
Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Mendag Minta Jastiper Patuhi Aturan

Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Mendag Minta Jastiper Patuhi Aturan

Whats New
Pasca-Lebaran, Kereta Cepat Whoosh Jadi 48 Perjalanan dengan Tarif mulai Rp 150.000

Pasca-Lebaran, Kereta Cepat Whoosh Jadi 48 Perjalanan dengan Tarif mulai Rp 150.000

Whats New
Bagaimana Aturan Perlintasan Kereta Api di Indonesia? Ini Penjelasan KAI

Bagaimana Aturan Perlintasan Kereta Api di Indonesia? Ini Penjelasan KAI

Whats New
Penempatan di IKN, Pemerintah Buka Formasi 14.114 CPNS dan 57.529 PPPK

Penempatan di IKN, Pemerintah Buka Formasi 14.114 CPNS dan 57.529 PPPK

Whats New
Daftar 8 Instansi yang Buka Lowongan CPNS 2024 Lewat Sekolah Kedinasan

Daftar 8 Instansi yang Buka Lowongan CPNS 2024 Lewat Sekolah Kedinasan

Whats New
Harga Emas Terbaru 4 Mei 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 4 Mei 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Mendag Sebut Rumah Potong Hewan Wajib Punya Sertifikat Halal Oktober 2024

Mendag Sebut Rumah Potong Hewan Wajib Punya Sertifikat Halal Oktober 2024

Whats New
Keluar di Gerbang Tol Ini, Bekasi-Yogyakarta Hanya 8 Jam 8 Menit

Keluar di Gerbang Tol Ini, Bekasi-Yogyakarta Hanya 8 Jam 8 Menit

Spend Smart
Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru pada Sabtu 4 Mei 2024

Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru pada Sabtu 4 Mei 2024

Spend Smart
Antisipasi Darurat Pangan, Kementan Bagikan Pompa Irigasi Gratis di Jawa Timur

Antisipasi Darurat Pangan, Kementan Bagikan Pompa Irigasi Gratis di Jawa Timur

Whats New
OJK Cermati Aksi Jual Saham oleh Asing di BEI

OJK Cermati Aksi Jual Saham oleh Asing di BEI

Whats New
Sekjen ASEAN Ucapkan Selamat atas Capaian Proses Aksesi Indonesia ke OECD

Sekjen ASEAN Ucapkan Selamat atas Capaian Proses Aksesi Indonesia ke OECD

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com