Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fitch Ratings Pantau Pemerintahan Baru Jaga Stabilitas Ekonomi Indonesia

Kompas.com - 10/07/2014, 14:51 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis


HONG KONG, KOMPAS.com - Lembaga pemeringkatan Fitch Ratings menyatakan kunci rating Indonesia dalam 6 hingga 12 bulan ditentukan oleh upaya pemerintah menjaga stabilitas dan kesinambungan ekonomi.

"Fokus jangka panjang kemungkinan akan bergeser kepada sejauh mana pemerintahan baru akan menjalankan reformasi struktural, dan apakah ini akan mengembalikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan," tulis Fitch Ratings dalam keterangan yang diterima, Kamis (10/7/2014).

Fitch menyoroti platform ekonomi masing-masing calon presiden yang kemungkinan akan melanjutkan kebijakan ekonomi dalam jangka pendek. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan stabilitas yang ada menandai pentingnya mengatur profil kebijakan ekonomi.

"Dengan adanya pengetatan kebijakan The Fed, Fitch percaya prospek Indonesia yang dapat terhindar dari turbulensi didukung oleh sebuah prioritas ekonomi jangka pendek yang jelas dalam jangka pendek," kata Fitch.

Menurut Fitch, Indonesia cenderung rentan terhadap tekanan eksternal lantaran defisit transaksi berjalan sejak 2012, tingginya ketergantungan akan komoditas sejalan dengan melemahnya harga komoditas ekspor utama Indonesia, dan pasar keuangan yang belum dalam.

"Efek pelemahan rupiah yang berdampak pada biaya impor BBM telah membuat pemerintah merevisi proyeksi defisit anggaran menjadi 2,4 persen dari PDB yang sebelumnya 1,7 persen. Fitch memandang asumsi belanja subsidi tidak akan tercapai bila tidak ada revisi harga BBM," tulis lembaga pemeringkat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BRI Bakal Ambil Langkah Hukum soal Konten Ajakan Tarik Uang dari Bank

BRI Bakal Ambil Langkah Hukum soal Konten Ajakan Tarik Uang dari Bank

Whats New
Soal Uang Hilang di Tabungan, Ekonom Sebut Perbankan Punya Pengawasan Ketat

Soal Uang Hilang di Tabungan, Ekonom Sebut Perbankan Punya Pengawasan Ketat

Whats New
PetroChina Dinilai Konsisten Tingkatkan Kompetensi Perajin Batik dan Dorong Literasi di Jambi

PetroChina Dinilai Konsisten Tingkatkan Kompetensi Perajin Batik dan Dorong Literasi di Jambi

Whats New
Wamen BUMN: Emas Bukan Aset 'Sunset'

Wamen BUMN: Emas Bukan Aset "Sunset"

Whats New
Peleburan 7 BUMN Karya Ditargetkan Rampung September 2024

Peleburan 7 BUMN Karya Ditargetkan Rampung September 2024

Whats New
Relaksasi Harga Gula Akan Berakhir, Pengusaha Ritel Berharap Stok Terjamin

Relaksasi Harga Gula Akan Berakhir, Pengusaha Ritel Berharap Stok Terjamin

Whats New
Komitmen Dorong Inklusi Keuangan, Bank Mandiri Perkuat Peran Mandiri Agen

Komitmen Dorong Inklusi Keuangan, Bank Mandiri Perkuat Peran Mandiri Agen

Whats New
Resmikan The Gade Tower, Wamen BUMN: Jadi Simbol Modernisasi Pegadaian

Resmikan The Gade Tower, Wamen BUMN: Jadi Simbol Modernisasi Pegadaian

Whats New
Kemenperin Kasih Bocoran soal Aturan Impor Ban

Kemenperin Kasih Bocoran soal Aturan Impor Ban

Whats New
Pengusaha Ritel: Pembatasan Pembelian Gula Bukan karena Stok Kosong

Pengusaha Ritel: Pembatasan Pembelian Gula Bukan karena Stok Kosong

Whats New
Luhut Minta Penyelesaian Lahan di IKN Tak Rugikan Masyarakat

Luhut Minta Penyelesaian Lahan di IKN Tak Rugikan Masyarakat

Whats New
Prudential Indonesia Rilis Produk Asuransi Kesehatan PRUWell, Simak Manfaatnya

Prudential Indonesia Rilis Produk Asuransi Kesehatan PRUWell, Simak Manfaatnya

Whats New
Kunjungi IKN, Luhut Optimistis Pembangunan Capai 80 Persen pada Agustus 2024

Kunjungi IKN, Luhut Optimistis Pembangunan Capai 80 Persen pada Agustus 2024

Whats New
Wamendes PDTT: Urgensi Transmigrasi dan Dukungan Anggaran Perlu Ditingkatkan

Wamendes PDTT: Urgensi Transmigrasi dan Dukungan Anggaran Perlu Ditingkatkan

Whats New
IDSurvey Tunjuk Suko Basuki sebagai Komisaris Independen

IDSurvey Tunjuk Suko Basuki sebagai Komisaris Independen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com