"Kalo sampai over kuotanya, Menkeu bilang ini barangnya nggak ada, jadi tidak dibayar penggantian subsidinya, kalau Pertamina tetap salurkan, Pertamina akan merugi, jelas banget ini," ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya di Jakarta, Selasa (5/8/2014).
Hanung menjelaskan, pengendalian BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah akan menghemat 1,34 juta kilo liter BBM. Namun jika tidak, maka 1,34 juta kilo liter BBM tersebut harus dibayarkan oleh Pertamina. Jika dikalikan dengan harga subsidi sekitar Rp 6.500, maka total yang harus dibayar Pertamina dan pasti tidak akan diganti oleh pemerintah mecapai Rp 10 triliun.
Dia menambahkan, situasi tahun ini berbeda dengan tahun lalu, di mana pemerintah bisa berkonsultasi dengan DPR jika terjadi gejolak seperti saat ini. Namun untuk tahun ini, karena biaya BBM subsidi terus melonjak, maka tidak lagi bisa menambah kuota BBM bersubsidi tersebut.
"Tahun lalu boleh konsul dengan DPR, sekarang tidak bisa kan subsidi sudah besar sekali," tandasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.