Pemerintah Tak Kompak, Kemenhub Ikut Kritik Pembatasan BBM Bersubsidi

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, Suroyo Alimoeso, borosnya solar bersubsidi lebih disebabkan kebocoran akibat penyelundupan untuk industri, pertambangan, serta perkebunan.

“Kuncinya itu kalau saya ditanya pengendalian itu dengan pengawasan, itu yang diperlukan di mana letak bocornya BBM itu. Kalau angkutan umum atau bus atau truk itu isinya berapa sih?” katanya di Jakarta, Rabu (6/8/2014).

Dia menegaskan, pemerintah yang berkepentingan dengan penyaluran BBM musti meningkatkan pengawasan, untuk menghindari penyelundupan BBM. “Sementara saya pikir, untuk menjawab yang ini tadi, BBM subsidi ini ditata betul harus kena tepat sasaran siapa yang dapat sebenarnya,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, kalaupun pada akhirnya transportasi umum tetap kena pembatasan, Suroyo meminta subsidi yang harusnya diberikan dalam bentuk solar, dialihkan untuk perbaikan infrastruktur.

“Subsidinya dialihkan ke mana? Kalau untuk transportasi, pasti mintanya infrastruktur transportasi harus bagus, jalan-jalan harus bagus, sehinga delay time untuk mengantarkan orang dan barang jadi tepat waktu,” jelasnya.

“Kalau dialihkan, Organda pasti akan setuju kalau itu dipindahkan. Contohnya ke infrastruktur yang mendukung jadi bagus, ada kemudahan di dalam investasi untuk pengadaan barang yang impor,” tandas Suroyo.