Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Kelautan: Asing Dilarang Beli Pulau di Indonesia

Kompas.com - 02/09/2014, 19:00 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sharif C Sutardjo menyatakan penjualan pulau tidak dibenarkan secara hukum. Undang-undang, kata dia, tidak memperbolehkan pihak asing membeli pulau di Indonesia.

"Pernah terjadi tahun lalu, beberapa kali. Satu saja yang ingin saya katakan, penjualan pulau tidak bisa dilakukan. Jual beli pulau sampai hari ini undang-undang tidak membolehkan orang asing membeli," kata Sharif di kantornya, Selasa (2/9/2014).

Karena dilarang dalam undang-undang, maka kegiatan jual beli pulau dengan pihak asing tidak mungkin terjadi. Sebab, notaris pun dilarang melakukan aktivitas terkait proses jual beli pulau. "Itu sudah pasti, karena tidak bisa melakukan jual beli. Yang ada adalah KSO atau penyewaan saja. Itu yang bisa terjadi, di luar itu tidak mungkin terjadi. Ini sudah dibuktikan beberapa kali, tidak ada orang asing yang betul-betul membeli," jelas Sharif.

Adapun terkait beberapa penawaran penjualan pulau di Tanah Air yang terjadi secara online, Sharif menegaskan penawaran tersebut tidak jelas dan tidak diperjualbelikan dengan menyertakan sertifikat. Sehingga, selama ini yang memungkinkan adalah hanya berupa kerjasama operasi alias KSO atau penyewaan.

"Jadi kerjasama operasi atau menyewa beberapa tahun saja. Orang asing tidak boleh beli, orang Indonesia boleh," jelas Sharif.

Beberapa waktu lalu terdapat iklan penjualan Pulau Kiluan di sebuah situs penjualan pulau-pulau pribadi. Pulau tersebut dibanderol dengan harga mulai dari 300.000 dollar AS atau kisaran Rp 3,5 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

Earn Smart
[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

Whats New
Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Spend Smart
Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Whats New
Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Whats New
Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Whats New
Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi 'Feeder' bagi Malaysia dan Singapura

Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi "Feeder" bagi Malaysia dan Singapura

Whats New
Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Whats New
Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Whats New
Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Whats New
Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Whats New
Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada  Kuartal I 2024

Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada Kuartal I 2024

Whats New
Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Work Smart
Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Whats New
Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Menambah Rute Penerbangan Baru

Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Menambah Rute Penerbangan Baru

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com