Ekonom: Jangan Naikkan Harga BBM Bersubsidi jika Tak Punya Program Jangka Pendek

"Tapi, bantuan atau subsidi yang ideal tentu adalah subsidi yang produktif," kata Enny kepada Kompas.com, Senin (8/9/2014). Sementara itu, bagi masyarakat marginal secara usia, atau yang tidak produktif secara ekonomi, menurut Enny memang sudah menjadi tugas Kementerian Sosial.

"Kalau tidak bisa memberikan program antisipasi jangka pendek, ya jangan naikkan BBM secara reaktif," imbuh dia.

Dia menambahkan, semua kebijakan publik harus didesain secara matang dan disertai langkah antisipatif yang komprehensif. "Selain itu, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi haruslah terintegrasi dengan kebijakan energi nasional. Langkah antisipatif meminimalkan dampak kenaikan BBM adalah tersedianya energi alternatif, serta perbaikan transportasi umum.

Sebelumnya, dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta, anggota tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Wijayanto Samirin mengatakan, tim transisi tengah mempersiapkan sejumlah opsi program untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM. Salah satunya adalah bantuan langsung. Namun, dia menolak jika itu disebut Bantuan Lansung Tunai (BLT). Sebab, perbedaannya dari BLT, bantuan cash ala Jokowi ini ditujukan bukan untuk kegiatan konsumtif.

Bantuan cash didesain untuk kegiatan produktif, disertai pendampingan. Masalahnya, data Badan Pusat Statistik menunjukkan dua pertiga dari 28,8 juta penduduk miskin, ada di daerah perdesaan. Mayoritas, sudah bukan usia produktif.

Menanggapi hal tersebut, Wijayanto belum bisa memberikan gambaran rinci mengenai pendampingan bagi mereka yang berusia di atas 55 tahun. "Barangkali ini juga (harus) kita pikirkan. Kalau ada masukan silakan. Karena banyak kelompok miskin itu pasangan suami-istri yang keduanya di atas 60 tahun. Kita dapat datanya cukup banyak," kata Wijayanto, Minggu (7/9/2014).