BLT Diakui Jadi Jaring Pengaman Sosial Terbaik

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, A Tony Prasetiantono, menilai, bantuan cash adalah cara paling masuk akal yang bisa diberikan pemerintah bagi warga non-produktif, yang terkena dampak turunan kenaikan BBM bersubsidi.

"Saya kira itu (bantuan cash) yang paling masuk akal untuk saat ini. Kelemahan dalam distribusi pasti ada. Semua sistem, apapun itu, pasti ada resikonya. Enggak mungkin risk free," kata Tony ditemui usai East Asia Policy Dialogue: Indonesia in Trade Agreements, di Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Tim transisi presiden terpilih Joko Widodo kini tengah mendesain skema kenaikan harga BBM beserta kompensasi yang bakal diberikan. Di antaranya dengan menciptakan lapangan pekerjaan selama enam bulan ke depan serta bantuan cash.

Tony membenarkan bahwa bantuan cash yang tengah dirancang pada prinsipnya sama dengan BLT era SBY. "Saya akui itu cara paling baik. Yang penting belajar dari pengalaman. Misalnya salah alokasi, lalu kerumunan yang terlalu banyak. Cara lain enggak ada," jelas Tony.

Jika bantuan tunai serupa BLT tetap ada, validitas data penerima harus dimutakhirkan. Meski diakuinya data kependudukan saat ini masih kacau balau, pun sudah ada proyek E-KTP.

"Tapi kita juga tidak boleh mundur. Saya tidak menemukan cara yang lebih baik (dari BLT). Mending cara yang sudah ada diteruskan, tinggal diperbaiki distribusinya," imbuh Tony.

Diperkirkan, anggaran yang dibutuhkan untuk bantuan cash sekitar Rp 6 triliun hingga Rp 10 triliun. Menurutnya, itu cukup untuk mengamankan masyarakat miskin dari inflasi akibat kenaikan harga BBM pada November 2014.

Jika harga BBM bersubsidi naik Rp 2.000 per liter pada bulan itu, inflasi hingga akhir tahun diperhitungkan mencapai 6 persen.