Pemerintahan SBY Siapkan Rp 5 Triliun untuk Kompensasi Kenaikan Harga BBM

Dalam postur RAPBN 2015 tersebut diusulkan penggunaan anggaran untuk belanja prioritas sebesar Rp 8,2 triliun, terdiri dari cadangan perlindungan sosial sebesar Rp 5 triliun, dan cadangan penyesuaian anggaran pendidikan sebesar Rp 3,2 triliun.

Cadangan perlindungan sosial sebesar Rp 5 triliun yang diusulkan tersebut merupakan kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM). "Memang dialokasikan Rp 5 triliun untuk 3 bulan," kata Chatib Basri, Menteri Keuangan kepada wartawan ditemui usai sidang.

Chatib menerangkan, ada wacana pemerintah baru akan menaikkan harga BBM bersubsidi pada November 2014. Saat ini dalam APBN Perubahan 2014 pun juga sudah ada anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 5 triliun. Namun, pemerintah menyusun tambahan cadangan anggaran Rp 5 triliun lagi dalam RAPBN 2015.

"Kalau dinaikkan berarti harus ada kompensasi dua bulan, November dan Desember. Kalau kemudian dinaikkan, tahun depan harus ada kompensasi sisa kan. Sehingga harus disiapin dari sekarang. Sehingga bisa ada lima bulan (BLSM)," terang Chatib.

Dengan telah diusulkannya kompensasi kenaikan BBM dalam postur APBN 2015, Chatib menuturkan pemerintah baru tidak perlu repot-repot kembali ke DPR untuk membahas kompensasinya jika benar-benar ingin menaikkan harga BBM bersubsidi pada November 2014.

"Kalau pemerintah baru putuskan November, dia enggak perlu ke DPR lagi. Sehingga lebih mudah kerjanya," kata dia.

Meskipun mengusulkan, adanya cadangan anggaran sebagai kompensasi BBM, Chatib enggan berkomentar lebih jauh soal bentuk kompensasi yang akan diberikan pemerintahan Jokowi-JK.

Yang jelas cadangan anggaran perlindungan sosial Rp 5 triliun tersebut diperhitungkan sesuai dengan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dengan jumlah rumah tangga sasaran (RTS) sama dengan di 2013.

"Perlindungan sosial bentuknya BLSM. Kalau nanti dia mau infrastruktur saya enggak tahu, kan mereka yang tahu mau bikin program apa," kata Chatib.