Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Sudibyo: Jokowi ke Depan Kena, ke Belakang Kena

Kompas.com - 10/10/2014, 14:34 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com  Guru Besar Universitas Gadjah Mada Bambang Sudibyo menilai, Joko Widodo (Jokowi) akan menemui tantangan berat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sesuai target APBN 2015 sebesar 5,8 persen.

Namun, pertumbuhan ekonomi bukan tidak mungkin melebihi 6 persen jika Jokowi mengeluarkan kebijakan bagus.

Persoalannya, kata Bambang, lebih dari sekadar gejolak politik, Jokowi saat ini benar-benar dalam kondisi sumpek alias sempit. Dia bilang, Jokowi harus memimpin pemerintahan dengan ruang fiskal yang sempit, ruang moneter yang sempit, bahkan ruang politik yang sempit.

Ruang fiskal dan moneter memang sempit. Bambang menyebutkan, rasio pajak stagnan, sementara subsidi energi membengkak. Selain itu, probabilitas repatriasi modal asing pun tinggi.

"Kenapa ruang politik Jokowi sempit? Karena di belakangnya ada otoritas yang namanya Megawati. Di depannya ada oposisi," ucap mantan Menteri Keuangan Presiden Abdurrahman Wahid ini dalam acara Indonesia Knowledge Forum III 2014, di Jakarta, Jumat (10/10/2014).

"Jokowi itu dipegang cengel-nya (tengkuknya). Apa pun harus minta izin beliau. Semua langkah strategis harus minta izin beliau," lanjut Bambang.

Di sisi lain, sebagaimana diketahui, baik parlemen DPR maupun MPR dikuasai oleh partai koalisi pendukung Prabowo Subianto. "Itu yang saya bilang ruang politik sempit, ke depan kena, ke belakang kena. Itu kenyataannya, di samping ruang fiskal sempit, ruang moneter sempit. Betul-betul dia (Jokowi) ini, sumpek sekali pada masa ini," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Asosiasi 'Fintech Lending' Buka Suara Soal Pencabutan Izin Usaha TaniFund

Asosiasi "Fintech Lending" Buka Suara Soal Pencabutan Izin Usaha TaniFund

Whats New
Pihak Minimarket Diminta Ikut Tanggung Jawab Keamanan Parkir, Asosiasi: Kami Sudah Pasang CCTV dan Beri Peringatan

Pihak Minimarket Diminta Ikut Tanggung Jawab Keamanan Parkir, Asosiasi: Kami Sudah Pasang CCTV dan Beri Peringatan

Whats New
Pasar Kripto 'Sideways', Simak Tips 'Trading' untuk Pemula

Pasar Kripto "Sideways", Simak Tips "Trading" untuk Pemula

Earn Smart
Sederet Langkah Kemenhub Pasca Kasus Kekerasan di STIP Jakarta

Sederet Langkah Kemenhub Pasca Kasus Kekerasan di STIP Jakarta

Whats New
Harga Emas Terbaru 10 Mei 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 10 Mei 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru Pada Jumat 10 Mei 2024

Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru Pada Jumat 10 Mei 2024

Spend Smart
Gandeng BUMDes, Anak Usaha SMGR Kembangkan Program Pengelolaan Sampah

Gandeng BUMDes, Anak Usaha SMGR Kembangkan Program Pengelolaan Sampah

Whats New
Daftar 27 Bandara Baru yang Dibangun Selama Pemerintahan Presiden Jokowi

Daftar 27 Bandara Baru yang Dibangun Selama Pemerintahan Presiden Jokowi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 10 Mei 2024, Harga Ikan Kembung Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 10 Mei 2024, Harga Ikan Kembung Naik

Whats New
Ini Program Pertagas yang Dinilai Dapat Menggerakkan Perekonomian Masyarakat Desa

Ini Program Pertagas yang Dinilai Dapat Menggerakkan Perekonomian Masyarakat Desa

Whats New
Kenaikan BI Rate Jadi 6,25 Persen Tidak Perlu Dikhawatirkan

Kenaikan BI Rate Jadi 6,25 Persen Tidak Perlu Dikhawatirkan

Whats New
6 Instrumen Keuangan yang Cocok untuk Membangun Dana Darurat

6 Instrumen Keuangan yang Cocok untuk Membangun Dana Darurat

Spend Smart
Gelar RUPST, PT Timah Umumkan Susunan Direksi Baru

Gelar RUPST, PT Timah Umumkan Susunan Direksi Baru

Whats New
[POPULER MONEY] Usai Tutup Pabrik, Bata Akan Lakukan Usaha Ini | Temuan Ombudsman soal Dana Nasabah di BTN Raib

[POPULER MONEY] Usai Tutup Pabrik, Bata Akan Lakukan Usaha Ini | Temuan Ombudsman soal Dana Nasabah di BTN Raib

Whats New
OJK Sesuaikan Pengawasan Perbankan dengan Kebijakan Global

OJK Sesuaikan Pengawasan Perbankan dengan Kebijakan Global

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com