Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Susi Teriak, Tak Ada Untungnya bagi Indonesia Masuk G-20

Kompas.com - 11/11/2014, 17:03 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sudah menjadi kebanggaan jika Indonesia, negara dengan penduduk terbanyak di kawasan Asia Tenggara, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, masuk dalam jajaran negara-negara G-20.

Namun, pandangan berbeda dilontarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurut Susi, tidak ada untungnya Indonesia menjadi bagian dari G-20. Susi melihat, justru Indonesia kehilangan pendapatan 14 persen dari total impor tuna yang mencapai 700 juta dollar AS per tahun.

"Karena gengsi itu (menjadi bagian dari G-20) kita kehilangan 14 persen dari tuna, dari 700 juta dollar AS. Belum lagi dari komoditas lain, yakni udang. Nilainya jutaan dollar AS," kata dia, Selasa (11/11/2014).

Atas dasar itu, dia ingin agar Indonesia bisa keluar dari G-20. "Saya minta kepada Dirjen PPHP untuk menyurati Pak Presiden, atau ke Perdagangan, atau Sekneg, atau siapa, saya tidak paham birokrasinya. Apa keuntungan kita dari G-20 untuk perikanan?" ujar Susi.

Susi menuturkan, setiap orang adalah pedagang. Dia menegaskan, lobi diplomatik bukanlah urusannya. Yang dia inginkan adalah lobi perdagangan. Sebab, dia ingin agar Indonesia mendapatkan untung lebih banyak. Dengan demikian, tujuan dari Presiden Joko Widodo tercapai, yakni menjadi tuan rumah dan berdaulat di negeri sendiri.

"Enggak perlu sombong tapi duit ilang, betul enggak? What? Kita di G-20 juga enggak bisa kasih keputusan, karena kita bukan G-8. Yang bikin policy G-8, kita hanya pengikut penggembira," ucap Susi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com