DPR Ingatkan OJK agar Hati-hati Lepas Bank Mutiara ke J Trust

Anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan perbankan, M Misbakhun dalam rapat kerja dengan OJK di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2014) mengatakan, ada hal yang belum tuntas terkait kasus hukum atas pengucuran dana bailout untuk Bank Century. Misbakhun mengatakan, nilai penjualan Bank Mutiara yang berada di bawah jumlah kucuran dana pemerintah jelas memunculkan kerugian keuangan negara.

"Saya perlu mengingatkan, Bank Mutiara ini ada dispute yang luar biasa. Selisih harga jual dengan bailout Rp 6,7 triliun, kalau kita mengacu hasil pansus bahwa tidak ada ditengarai bank gagal berdampak sistemik, maka selisih itu adalah selisih kerugian negara, dan tidak bisa menjadi beban krisis," kata Misbakhun.

Untuk diketahui, sebanyak 99 persen saham Bank Mutiara dijual oleh LPS ke J Trust Co, seharga Rp 4,41 triliun. Sementara dana yang sudah diguyurkan Pemerintah ke bank itu Rp 6,7 triliun, belum dihitung bunga.

OJK dan LPS menyatakan sudah meneliti bahwa tidak ada keterkaitan antara J Trust dengan pemegang saham lama. Oleh karena itu, Misbakhun mengingatkan soal risiko lanjutan akibat munculnya kerugian negara akibat penjualan Bank Mutiara.

"Dan begitu ini menjadi kerugian negara, akan menjadi beban bagi banyak orang yang ada di situ," sambungnya.

Politikus Golkar itu juga menegaskan, masih ada proses hukum yang belum tuntas dalam kasus Century. Karenanya, Misbakhun pun mengingatkan jajaran komisaris OJK agar  sangat berhati hati berkaitan dengan masalah pelepasan Bank Mutiara ke investor Jepang tersebut.

"Walaupun sudah keluar release bahwa Bank Mutiara sudah terjual, saya mengingatkan bahwa permasalahan atas hal ini belum selesai. Ada permasalahan hukum dan hasil penjualan yang berbeda, saya mengingatkan masalah tersebut," tuturnya.