Infrastruktur Gas Terbatas, Program Konversi BBG Dikritik

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengatakan, masalah peningkatan penggunaan gas bukan hanya urusan harga. Dia bilang, masalah yang lebih serius adalah bagaimana konsumen bisa mendapatkan ketersediaan gas.

Infrastuktur gas untuk angkutan massal perkotaan perlu dibangun. Masalahnya, lanjut Marwan, tidak tersedianya lahan untuk membangun infrastuktur, birokrasi, serta perizinan daerah menjadi kendala yang jamak ditemui. Untuk menyukseskan konversi ke BBG, kontribusi dari pemerintah daerah juga sangat diperlukan.

“Karena yang namanya PGN, PLN, Pertamina itu sudah sangat biasa menghadapi otonomi daerah, yang berfikirnya hanya 'Saya dapat apa'. Bukan mau berpartisipasi untuk mensukseskan program-program yang strategis,” ucap Marwan, Kamis (27/11/2014).

“Jadi kita juga mengingatkan ini, kalau Pak Jokowi ketemu Gubernur, soal egosektoral dari daerah itu dihilangkan. Atau sekadar cari untung dapat apa di depan, tapi tidak berfikir jangka panjang atau kepentingan di daerahnya sendiri, itu dihilangkan,” kata dia lagi.

Marwan mengatakan, ramai wacana konversi BBG sudah ada sejak 2011. Namun sayangnya, pemerintah tidak memiliki blue print dan komitmen. Saat ini pun, blue print tersebut urung dicetak, apalagi direalisasikan. Padahal persoalan harga gas itu hanya sebagian kecil dari kendala konversi BBG.

“Lebih isunya ke pemerintah, bagaimana membereskan masalah birokrasi dan perizinan misalnya, dan komitmen yang konsisten. Artinya harus ada blue print. Misalnya, 5 tahun ke depan ada 2 juta kendaraan yang pakai BBG, misalnya. Itu ada dasarnya dulu. Kemudian dari situ diturunkan ke program-program yang berkelanjutan. Tidak seperti selama ini kan. Cuma bicara. Tidak ada action,” jelas Marwan.