Jepang Tawarkan Utang Berbunga Murah

“Mereka (Jepang) punya skim-skim pembiayaan infrastruktur yang mereka bisa berikan dengan bunga yang cukup murah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, kepada wartawan, usai  menerima kunjungan dari dua duta besar negara tetangga yakni, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Tanizaki Yasuaki, serta Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Cho Tai-young, Senin (1/12/2014).

Sofyan mengatakan, pemerintah bisa memanfaatkan pinjaman Yen yang ditawarkan Jepang. Sebab, bunganya jauh di bawah harga pasar.

“Oleh karena itu, kita perlu memikirkan lebih untuk memanfaatkan ODA (Official Development Assistance). Terutama yang kita inginkan adalah pinjaman yang tidak mengikat. Sehingga, kita bisa membeli teknologi terbaik dengan harga yang termurah,” jelas dia lagi.

Sofyan mengatakan, dalam pertemuannya dengan Tanizaki, pihak Jepang memberikan tawaran pembiayaan terhadap sejumlah proyek seperti pembangkit listrik (power plan), rel ganda (double track), serta MRT. “Tapi apakah kita mau gunakan mereka atau tidak kan itu urusan lain nanti. Kita mencari sumber paling baik, paling murah,” imbuh dia.

Sekadar informasi, terhadap negara-negara berkembang, selama ini Jepang telah memberikan berbagai bentuk bantuan. Di antara bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebagai pelaku utama disebut, "Bantuan Pembangunan Pemerintah” atau ODA.

ODA bisa berupa pinjaman Yen, bantuan dana hibah, serta kerjasama teknik. Pinjaman Yen adalah, pinjaman dana dengan persyaratan ringan, yaitu berjangka panjang dan berbunga rendah, yang dibutuhkan negara berkembang, dalam rangka menata fondasi sosial ekonominya, yang akan menjadi dasar dari pembangunan. Pinjaman Yen ini dilaksanakan melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

Sementara itu, dengan Dubes Korea Selatan untuk Indonesia, Cho Tai-young, Sofyan mengatakan hanya pertemuan untuk memperkuat hubungan antar negara, meningkatkan investasi serta melanjutkan pembahasan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang sedang terhenti.

baca juga: Masyarakat Indonesia Tanggung Utang Pemerintah Rp 12 Juta Per Orang