Bappebti Resmikan Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan II

Kepala Bappebti, Sutriono Edi, pelayanan terpadu satu pintu ini diharapkan dapat memangkas waktu perizinan, lebih transparan, mengurangi biaya, dan lebih profesional. "Dengan pelayanan terpadu maka proses pelayanan publik menjadi lebih profesional, efektif, efisien, transparan, tepat waktu, dan responsif," kata Sutriono, di Gedung Bappebti.

Dia menjelaskan, Bappebti ingin memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih tepat, serta lebih mudah kepada pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditas )PBK), sistem resi gudang (SRG), dan pasar lelang komoditas.

"Proses pelayanan terpadu perdagangan dilakukan dan dilayani dalam satu sistem pelayanan terpadu mulai satu pintu, baik secara online maupun manual," kata dia.

Melalui pelayanan terpadu ini, imbuh dia, proses pelayanan akan menjadi lebih cepat karena antar pemangkasan waktu perizinan, dan beberapa di antaranya dilakukan secara online melalui INATRADE. Tidak diperlukan proses tatap muka, sehingga mengurangi biaya karena bisa diakses dari mana saja secara online.

"Kita akan melakukan perubahan dalam pelayanan publik, sehingga interaksi dengan kita lebih minimalis. Sebanyak mungkin perizinan akan kita online-kan," kata Sutriono.

Sebagai informasi, sesuai Permendag No.53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan, penyelenggaraan pelayanan perdagangan secara terpadu kepada masyarakat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin tersedianya pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Secara umum, pelayanan publik di UPTP II terdiri atas pelayanan perizinan dan non-perizinan terkait perdagangan berjangka komoditas, SRG, dan pasar lelang komoditas. Kepala Bappebti akan bertindak selaku penanggungjawab operasional dan koordinator pelaksana pada UPTP II dibantu oleh Sekretaris Bappebti sebagai penanggungjawab harian.

Sutriono menambahkan, pelayanan perizinan di Bappebti terdiri atas 18 jenis perizinan. Izin Wakil Pialang Berjangka dan Sertifikat Pendaftaran Perdagang Berjangka akan menggunakan metode online pada 15 Desember 2014.

"Sedangkan 16 jenis perizinan lain masih menggunakan metode pelayanan manual dan prosesnya masih membutuhkan verifikasi serta validasi data dari unit teknis di Bappebti," ucap Sutriono.

Peluncuran UPTP II ini sekaligus melengkapi pelayanan perizinan perdagangan yang telah ada di UPTP I pada kantor pusat Kementerian Perdagangan, UPTP III pada Gedung Direktorat Pengembangan Mutu Barang, Ciracas, dan UPTP IV pada Gedung Direktorat Metrologi, Bandung.