Pemerintahan Jokowi Belanjakan Rp 290 Triliun untuk Infrastruktur

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, belanja infrastruktur yang dianggarkan dalam APBNP 2015 mengalami kenaikan Rp 100 triliun dari yang dialokasikan dalam APBN 2015, sebesar Rp 191 triliun.

“Anggaran infrastruktur untuk APBNP 2015 ini Rp 290,3 triliun. Kalau dibanding dengan APBN induk (2015) yang Rp 191 triliun ada kenaikan sekitar Rp 100 triliun,” kata dia di Jakarta, Selasa (17/2/2015).

Catatan Kementerian Keuangan, belanja infrastruktur pada APBNP 2015 ini adalah yang terbesar dalam lima tahun terakhir. Pada tahun lalu belanja infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 177,9 triliun, naik dari tahun 2013 yang sebesar Rp 155,9 triliun. Sementara itu, anggaran infrastruktur pada 2012 tercatat sebesar Rp 145,5 triliun, yang juga mengalami kenaikan dibanding setahun sebelumnya yang hanya Rp 114,2 triliun.

Bambang merinci, anggaran infrastruktur paling besar dialokasikan di pos Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 105 triliun. Berturut-turut berikutnya yakni ada pada pos Kementerian Perhubungan yang sebesar Rp 52,5 triliun, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang sebesar Rp 5,9 triliun.

Di luar pos Kementerian/Lembaga (K/L), anggaran infrastruktur juga diperuntukkan pada belanja non-K/L. Bambang memaparkan, diantaranya yakni resiko kenaikan harga tanah (land capping) sebesar Rp 1 triliun, biaya Viability Gap Funding (VGF) termasuk cadangan VCF sebesar Rp 1,2 triliun, belanja hibah sebesar Rp 4,5 triliun, serta dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 29,7 triliun.

Selain pada pos-pos tersebut, pemerintah juga menambah anggaran infrastruktur melalui tambahan anggaran otonomi khusus (otsus) infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp 3,8 triliun, investasi pemerintah untuk infrastruktur sebesar Rp 5,1 triliun, penjaminan pemerintah pada Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik sebesar Rp 800 miliar, Penyertaan Modal Negara infrastruktur sebesar 28,8 triliun, serta LPDB-KUKM sebesar Rp 1 triliun.