Politisi Golkar: Terpuruknya Rupiah Bukan Salah Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Misbakhun menilai, menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang sudah di atas Rp13.000, bukan disebabkan ketidakseriusan Pemerintahan Jokowi-JK dalam mengurus masalah ekonomi. Menurut dia, anjloknya kurs rupiah itu terjadi lebih sebagai akibat pengaruh ekonomi global.

"Pemerintah serius mengurus ekonomi. Ini memang gejolak yang terjadi pada ekonomi global yang imbasnya harus juga dirasakan oleh Indonesia sebagai bagian dari perekonomian global tersebut," kata Misbakhun, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (12/3/2015).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, depresiasi rupiah atas USD masih dalam batasan yang wajar dan normal. Dia tak sependapat bila ada pihak yang menyamakan kondisi penurunan nilai rupiah kali ini dengan krisis 1997-1998 lalu. Pasalnya, lanjut dia, pada 1997-1998, rupiah terdepresiasi hingga di atas Rp13.000 dari titik awalnya sekitar Rp 2000 per dollar AS.

Sementara saat ini, angka Rp13.000 itu berawal dari Rp12.000-an di awal pemerintahan beberapa bulan lalu. "Jadi perspektif ini harus dimengerti dan bisa dipahami sebelum berbicara soal gejolak sosial sebagai akibat kenaikan nilai USD," ujarnya.

Walau depresiasi rupiah atas dollar AS masih dalam range yang wajar dan normal, namun Misbakhun mengingatkan bahwa hal tersebut tidak boleh berlangsung dalam jangka waktu lama. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus segera mengambil sejumlah langkah.

"Misalnya Bank Indonesia harus segera melakukan upaya yang optimal di pasar untuk melakukan stabilisasi nilai rupiah sehingga turun pada angka psikologis di bawah Rp13000 per USD," kata Misbakhun.

Dia juga mendorong agar koordinasi yang intens dan mendalam antara Kementrian Keuangan sebagai penanggung jawab kebijakan fiskal, dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Semuanya harus intens dan berkonsentrasi penuh untuk mengangkat kembali nilai tukar rupiah yang wajar secara ekonomis.

Lebih jauh, Misbakhun juga menilai bahwa di dalam kondisi saat ini, para pengambil kebijakan di sektor keuangan perlu mempertimbangkan untuk melakukan pengaturan kembali rezim devisa bebas yang dianut Indonesia. Kebijakan baru diperlukan sehingga devisa yang masuk dalam sistem keuangan di Indonesia bisa tinggal lebih lama dan bisa berputar dalam sistem keuangan yang ada.

"Dengan begitu devisa itu bisa memberikan manfaat riil pada sistem ekonomi. Jangan sampai devisa yang masuk ke Indonesia datang di saat mengambil momentum, untuk lalu pergi begitu cepat di saat keuntungannya sudah tidak ada," ucap Misbakhun.