Kebijakan ini ditargetkan dapat menghemat devisa 1,3 miliar dollar AS. "Masih kurang kalau 15 persen, apalagi di 2025 sumbangan dari kelompok energi baru dan terbarukan menyumbang 17 persen pemenuhan energi nasional," kata Harry dalam acara Biogas Indonesia Forum, di Jakarta, Jumat (20/3/2015).
Sementara itu, dalam acara yang sama, Dirjen Penelitian dan Pengembangan Agrikultur, Kementerian Pertanian, Haryono mengatakan, industri energi terbarukan di Indonesia sudah siap untuk memenuhi kebijakan 15 persen tersebut. Namun kata dia, saat ini sedang dalam tahap finalisasi penetapan harga.
"Siap kok, kalau kita bicara bioenergi atau biodiesel, komoditas yang paling siap saat ini adalah kelapa sawit. Teknologi ada semua, tinggal masalah pricing ini. Pelaku-pelaku swasta juga memerlukan insentif, perlu disepakati," kata Haryono.
Soal insentif tersebut, Haryono mengatakan industri memerlukan pembangunan infrastruktur demi mendapatkan efisiensi. "Insentif mulai dari fundamental yaitu infrastruktur, sehingga lebih efisien investasi. Kemudian terkait dengan penetapan harga pajak, lalu akses terhadap finance untuk upaya investasi," jelas Haryono.
Lebih lanjut lagi Haryono mengatakan, penerapan kebijakan ini tidak akan menemui hambatan. Pasalnya, kata dia, selain industri yang siap, pasar/konsumen juga siap menerimanya. "Pasar pasti siap, walau nanti mau 15-30 persen menunjukkan bahwa pasar sudah siap," kata Haryono.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.