Wapres Minta Eropa Tidak Diskriminatif terhadap Kakao Indonesia

Wakil Presidenm Jusuf Kalla meminta Eropa memberi perlakuan yang sama dengan produk kakao Indonesia. Sebab hal itu akan mempengaruhi volume ekspor kakao olahan ke Eropa. Persoalan ini, kata Kalla, tentu tidak menguntungkan kedua pihak.

“Selama ini produk kakao kita dikenakan pajak jika dikirim ke Eropa sebesar lima sampai enam persen. Sementara produk serupa dari Afrika tidak dikenai pajak. Kami ingin ada perlakuan yang sama,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di London, Kamis (14/5/2015) di London, Inggris.

Persoalan itulah yang akan disampaikan Kalla ketika berpidato dalam foum kakao dunia, Jumat (15/5/2015) di London. Negara-negara penghasil kakao menggelar konferensi ketiga kalinya di London. Pertemuan itu rencananya diikuti 1.000 peserta dari seluruh dunia, terutama negara pengahasil dan pembeli produk kakao.
    
Perlakukan diskrimnatif terhadap kakao Indonesia terjadi, kata Kalla, karkena hubungan historis dan bisnis. Banyak negara-negara Afrika yang dahulu menjadi jajahan negara-negara Eropa. Pada tahun-tahun berikutnya, sejumlah perusahaan Eropa membangun usaha pengembangan kakao di Afrika. “Karena itu, produk kakao dari Afrika tidak dikenai pajak,” kata Kalla.

Protes serupa diampaikan Piter Jasman, Ketua Umum Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI). Menurut Piter, isu itu merupakan persoalan penting harus dicari solosinya. Sebab hal ini membuat pasar kakao olahan sulit masuk ke Eropa. Sehingga menghambat perkembangan industri hilir di tanah air.     

"Nah, salah satu misi Indonesia ke Eropa pajak produk olahan dari Indonesia. Akibatnya Indonesia lebih banyak ekspor bahan mentah," kata Piter.
    
Produk olahan kakao setengah jadi membantu mendorong industri hilir tumbuh di dalam negeri. Perkembangan industri hilir pengolahan kakao menjadi serbuk dan minyak cokelat mulai tumbuh sejak tahun 2010. Menurut Piter saat ini, hampir 80 persen ekspor kakao Indonesia dalam bentuk setengah jadi.