KPK Diminta Ikut Kawal Audit Petral Grup

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean mengatakan, semestinya dari dulu pemerintah Joko Widodo melikuidasi Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) dan anak usahanya yakni, Pertamina Energy Services Pte.Ltd (PES) dan Zambesi Investments Limited (Zil). “Mestinya dari dulu saat momentnya sedang besar, bubarkan pada tahap awal pemerintahan Jokowi. Sehingga para mafia tidak punya waktu untuk konsolidasi,” kata Ferdinand melalui keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (15/5/2015).

Namun begitu, Ferdinand menyampaikan apresiasi atas kebijakan pemerintah. Dia mengatakan, EWI memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menyertakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tim auditor yang dibentuk oleh PT Pertamina (Persero). Ferdinand mengatakan, audit menyeluruh dapat menyelamatkan aset-aset Petral dari para mafia.

Pemerintah juga disarankan membuat ketentuan baru melalui Keppres Khusus Pengadaan Minyak dan Produk Minyak dengan pola business to business, dengan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, tidak diperlukan tender berulang-ulang untuk pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).

EWI juga memberikan masukan agar Presiden membentuk Tim Khusus Pengawasan melalui Keppres untuk melakukan pengawasan terhadap pengadaan minyak di hilir serta kontrak dengan KKKS di hulu. “Keempat hal tersebut mutlak dan sangat penting dilakukan untuk menata dan memperbaiki sistem tata kelola dan tata niaga migas kita,” kata Ferdinand.