Menhub Jonan Soroti Perbedaan Gaji dalam Masalah "Dwelling Time"

JAKARTA, KOMPAS.com -- Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengibaratkan permasalahan waktu tunggu kontainer  atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok layaknya kereta kuda. Namun, kata dia, dalam kasus Pelabuhan Tanjung Priok, ada 18 kuda yang menariknya "Soal dwelling time ini kan kayak 18 kuda narik 1 kereta. Nah, kalau supaya cepet ya kudanya harus dikasih makan yang sama dong," ujar Jonan di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Dia menjelaskan, perumpamaan 18 kuda itu mencerminkan 18 kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan di Pelabuhan Tanjung Priok. Sayangnya kata dia, hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas terhadap 18 kementerian dan lembaga itu. Akhirnya, koordinasi pun tak bisa maksimal.

Salah satu yang disorot Jonan yaitu terkait perbedaan gaji pegawai dari 18 kementerian dan lembaga itu. Hal itu kata dia menjadi salah satu penyebab kinerja suatu kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan di Pelabuhan Tanjung Priok tak maksimal.

Oleh karena itu Jonan mengusulkan agar gaji pegawai 18 kementerian dan lembaga yang bekerja di Pelabuhan Tanjung Priok disamakan. "Kalau (kinerja) satu (kementerian/lembaga) pelan, yang lain menyesuaikan pasti, nah kalau makan (gaji) sama, suruh lari cepat. Lalu dikoordinir satu yaitu OP (operator pelabuhan) sebagai kusirnya," kata dia.

Untuk menindaklanjuti masih lamanya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jonan pun sudah mengusulkan kepada Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo untuk meminta Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan presiden (keppres) soal dwelling time. Salah satu poin yang diusulkan Jonan yaitu memberikan kewenangan kepada operator pelabuhan untuk menjadi kordinator dari 18 kementerian dan lembaga tersebut. Jonan menginginkan adanya sistem satu atap.