Bupati Mimika Diminta Selesaikan Masalah Lahan untuk Smelter Freeport

Sebelumnya sekelompok warga yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat Kamoro (Lemasko) menolak pembangunan smelter yang rencananya dibangun di Kawasan Poumako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, Bangun S. Manurung mengatakan, pemerintah setempat harus segera menyelesaikan penolakan ini agar memberi kepastian terhadap investor yang akan menanamkan modal untuk pembangunan smelter di Kabupaten Mimika.

Menurut dia, pemerintah Kabupaten Mimika harus segera memberikan penjelasan terkait penolakan tersebut atau memberikan solusi lain terkait permasalahan lahan tersebut. “Walau dilakukan segelintir orang, namun aksi penolakan yang mengatasnamakan warga asli setempat perlu mendapat tanggapan dari pemerintah setempat dan itu menjadi tanggung jawab Bupati selaku kepala daerah,” ungkap Bangun yang ditemui di Jayapura, Selasa (30/6/2015).

Untuk lokasi pembangunan smelter, Bangun berharap tetap di lokasi lama di kawasan Poumako, Distrik Mimika Timur, karena secara teknis sudah ditetapkan sebagai kawasan industri oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.

Mengenai wacana memindahkan lokasi pembangunan ke Pronggo, Distrik Mimika Barat Tengah, Bangun khawatir justru akan menghambat rencana pembangunan smelter.

“Jangan sampai peluang ini lepas begitu saja, karena pemerintah pusat terpaksa memindahkan lokasi pembangunan smelter. Perlu diingat kawasan ini nantinya akan menjadi kawasan industri yang dapat memberi nilai tambah untuk daerah,” jelas Bangun.

Pada Februari 2015 lalu, Menteri ESDM, Sudirman Said sudah meninjau langsung lokasi pembangunan smelter di kawasan Poumako, Timika, Kabupaten Mimika. Dari kunjungan tersebut, menurut Bangun, kementerian ESDM sudah memberikan dukungan dan dari kesepakatan dengan PT Freeport Indonesia, nantinya perusahaan tambang emas dan tembaga tersebut akan menyuplai konsentrat jika smelter selesai dibangun.

“Menurut keputusan pihak kementerian ESDM, PT Freeport Indonesia nantinya akan menyuplai 900.000 konsentrat per tahun untuk diolah di smelter yang akan dibangun di Papua. Persoalannya sekarang adalah kapan smelter dibangun dan kapan selesai,” ucap Bangun.

Bangun yang ditunjuk Pemerintah Provinsi Papua sebagai Ketua Tim Teknis Pembangunan Smelter Papua mengaku sudah dihubungi beberapa investor luar negeri yang tertarik untuk membangun smelter di Papua.

Kepada perwakilan mereka di Jakarta, Bangun mengaku sudah meminta agar secepatnya mempresentasikan rencana kerja. “Ada beberapa perusahaan yang menyatakan ketertarikan mereka, namun baru satu perusahaan yakni Felix Golden yang sudah menandatangani nota kesepahaman. Kami sudah menghubungi perusahaan lain yang tertarik, untuk secepatnya mempresentasikan rencana kerja mereka,” katanya.