Pemerintah Diminta Lebih Agresif Serap Belanja

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta lebih agresif menyerap belanja untuk mendongkrak laju kredit, utamanya untuk infrastruktur, agar pelaku usaha tergerak untuk ekspansi. Sehingga pada akhirnya permintaan kredit untuk semua jenis akan melonjak. "Kuncinya sekarang ada di pemerintah, mau atau tidak memperbaiki kondisi ekonomi yang melambat? Jangan hanya janji-janji saja tapi tidak dipenuhi janji-janji," kata Kepala Ekonom BNI, Ryan Kiryanto saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/7/2015).

Menurut Ryan, pemerintah perlu membuat pelaku usaha antusias, semangat, dan percaya diri untuk tetap mengepakkan saya bisnis. Lebih lanjut Ryan mengatakan, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi dan fiskal yang ramah dunia usaha, investor, dan pasar. "Jangan bikin kebijakan yang blunder dan tidak direspons positif pelaku usaha. Caranya gimana? Silakan tanya tim ekonomi pemerintah, karena kita juga pingin tahu," kata Ryan.

Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan permintaan kredit baru pada kuartal-II 2015 turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dari hasil survei BI, nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) tercatat sebesar 66,7 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan kuartal-II 2014 yang tumbuh mencapai 87,9 persen. SBT pada kuartal-II 2015 merupakan yang terendah selama lima tahun.

BI menengarai, belum membaiknya kondisi usaha dan rendahnya kebutuhan pembiayaan akibat perlambatan ekonomi, menjadi faktor utama yang menghambat penyaluran kredit baru.