Damri: Harusnya Kami Nanti Langsung Bisa "On the Road"

Direktur Utama Perum Damri Agus Subrata mengatakan total biaya yang mereka keluarkan selama proses perakitan hingga pengiriman ke 33 provinsi penerima mencapai Rp 200 miliar. Dana tersebut digunakan untuk working capital, bea balik nama, dan biaya pengiriman bus.

"Untuk tiga hal tersebut, kami udah habis Rp 200 miliar. Belum termasuk ngurus trayek. Jadi kami berharap ada pembicaraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (terkait penyediaan anggaran untuk pengurusan izin trayek). Harusnya kami nanti langsung bisa on the road," kata Agus saat acara peresmian proyek perakitan 1.000 bus berstandar BRT di pabrik karoseri bus CV Laksana, Ungaran, Jawa Tengah, Rabu (29/7/2015).

Agus menilai alasan yang ia kemukakan harusnya dapat diakomodir. Sebab BUMN bidang transportasi lain juga mendapatkan hal yang sama apabila mendapat tugas dari pemerintah untuk menjalankan layanan transportasi di daerah.

Adapun BUMN yang ia contohkan adalah PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). "ASDP itu begiru terima kapal, bisa langsung jalan. Kenapa kita tidak bisa," ujar dia.

Sebagai informasi, Kemenhub telah secara resmi memulai proyek perakitan 1.000 bus berstandar BRT. Perakitan 1.000 bus merupakan bagian dari program pengadaan 3.000 bus berstandar BRT yang akan berlangsung hingga 2019.

Ribuan unit bus tersebut nantinya akan disebar ke 33 provinsi, kecuali DKI Jakarta. Bus-bus yang akan dibagikan ke 33 provinsi itu nantinya akan dioperasikan oleh operator yang sama, yakni Perum Damri.

Namun pengecualian diberikan untuk bus-bus yang akan beroperasi di area Jabodetabek. Karena bus untuk area ini akan dioperasikan oleh Perum Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) sebagai layanan bus Transjabodetabek.