"Pemerintah perlu memberikan deregulasi yang lebih riil untuk menurunkan biaya logistik tidak sekadar hanya pernyataan yang kualitatif saja," ujar Wakil Ketua Komite Tetap bidang Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Kadin Indonesia, Zaldi Masita saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Rabu (11/9/2015).
baca juga: Soal Paket Ekonomi, Pengamat Ini Sebut Lebih Bagus Terlambat daripada Lelet
Dia menjelaskan, deregulasi disektor logistik yang riil itu misalnya penghapusan pungutan-pungutan yang dilakukan oleh BUMN dan Pemerintah Daerah (Pemda) di pelabuhan dan bandara yang membebani pengguna jasa.
Salah satu contohnya kata dia yaitu cost recovery yang ditagih oleh Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok untuk setiap kontainer ekspor dan impor, biaya surcharge di Pelabuhan Tanjung Perak oleh Pelindo III, atau biaya regulated agent di semua bandara utama oleh Angkasa Pura.
Selain itu, pemerintah diminta membuat penyederhanaan proses perizinan untuk membuka usaha logistik yang berlaku nasional dan mencakup semua kegiatan logistik.
Kalau perlu, kata dia, ada insentif pajak untuk perusahaan logistik nasional yang melakukan investasi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang logistik. "Deregulasi juga BUMN-BUMN yang menguasai sarana-sarana logistik seperti pelabuhan dan bandara yang selama ini dimonopoli oleh BUMN," kata dia.
Pasalnya, kata Zaldi, banyak BUMN membuat anak-anak perusahaan yang bersaing dengan swasta di bidang logistik padahal sarananya dikuasai oleh BUMN sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat.
Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan diantaranya melakukan deregulasi besar-besaran disektor logistik yang bertujuan menurunkan biaya logistik nasional.
baca juga: Jokowi Akui Paket Kebijakan Tak Bisa Langsung Kuatkan Rupiah
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
