Kawasan Perbatasan Harus Menjadi Beranda Bangsa Indonesia

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Marwan Jafar berkomitmen akan serius memperhatikan perbatasan menjadi kawasan baru yang tertata dan menjadikannya sebagai sebagai beranda bangsa Indonesia. Bahkan, kawasan itu akan disulap menjadi wilayah yang punya daya saing ekonomi masyarakat desa setempat dengan negara tetangga. “Sejak awal saya selalu tegaskan bahwa daerah-daerah perbatasan adalah beranda depan negara, dan bukannya daerah belakang.  Saya akan semakin memprioritaskan pembangunan perbatasan di seluruh Indonesia. Desa perbatasan jangan kalah dengan negara tetangga,” ujar Marwan Jafar di Jakarta, Senin (21/9/2015).

Agar rencana pembangunan kawasan perbatasan negara terlaksana, Menteri Marwan mengatakan,  sudah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan gubernur dan bupati di wilayah perbatasan Kalimantan, sebagai titik awal dari langkah nyata. Isi MoU itu adalah pembangunan, pengembangan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diselaraskan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan nota kesepahaman itu, pemerintah pusat dan daerah akan bersinergi untuk menjadikan perbatasan sebagai bagian pertumbuhan ekonomi daerah dan juga perekonomian nasional. “Tak hanya itu, pemerintah akan mendorong kawasan daerah perbatasan negara memanfaatkan peluang kerja sama pembangunan regional,” ujar Menteri Marwan.

“Pusat dan daerah perlu saling membantu dan mendorong pengembangan kawasan transmigrasi perbatasan. Setiap provinsi, kabupaten atau kota, adalah pusat pertumbuhan ekonomi yang harus memanfaatkan potensinya,” ujar Menteri Marwan.

Pembangunan kawasan perbatasan darat di empat provinsi daerah perbatasan yaitu Provinsi Kalimantan Barat dengan Serawak-Malaysia, Provinsi Kalimantan Timur dengan Sabah-Malaysia, Provinsi Papua dengan Papua Niugini (PNG), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste.

Dalam kebijakan mengelola wilayah perbatasan, Mendesa Marwan mengatakan, pembangunan yang semula cenderung berorientasi inward looking, diubah menjadi outward looking. Paradigma outward looking akan diarahkan pada pengembangan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara yang berfungsi sebagai pintu gerbang semua aktivitas, khususnya ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. “Saya akan mendorong daerah mengembangkan keunggulan wilayahnya, karena perlu keseimbangan antarwilayah. Jangan sampai terjadi ketimpangan antar wilayah dan tak boleh ada satu daerah pun yang tertinggal terlalu jauh dari negara tetangga,” ujar Menteri Marwan.  

Dalam penanganan kawasan perbatasan, Menteri Marwan mengatakan, perlu didukung komitmen politik yang kuat dari semua pihak di berbagai tingkatan pemerintahan dan pada para pemangku kepentingan, juga perencanaan yang komprehensif. “Alokasi pembiayaan yang khusus sebagai stimulan atau perekat berbagai sumber dana yang ada,” ujarnya.

“Saya berharap agar desa atau kawasan pemukiman di wilayah perbatasan, lebih punya taraf hidup yang tidak kalah dengan negara tetangga. Harus lebih maju, karena di situlah beranda Negara Indonesia,” demikian Menteri Marwan.