BNP2TKI: Waspadai "Pendompleng" KUR TKI

KOMPAS.com – Kebijakan pemerintah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) khusus untuk tenaga kerja Indonesia (TKI) ditengarai masih rawan disusupi pihak nakal. Para TKI diminta mewaspadai kemungkinan tersebut.

“(Namun) dalam praktiknya masih ada pihak-pihak yang nakal dengan upaya pemerintah ini,” kecam Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid, Rabu (11/11/2015).

Padahal, kata Nusron, penyaluran KUR khusus TKI itu merupakan bagian dari keinginan Pemerintah untuk mendorong para TKI mengalami peningkatan dari semua segi. “(Yang) salah satunya ya terkait beban biaya tinggi untuk penempatan,” ujar dia.

Selama ini, beban biaya penempatan TKI di luar negeri identik dengan utang berbunga tinggi lewat rentenir. “Dalam upaya menghindarkan TKI terjerat utang dengan bunga tinggi adalah KUR TKI yang bunganya jauh lebih kecil,” tegas Nusron.

Per 1 September 2015, BNP2TKI menutup operasional lembaga-lembaga keuangan BPR maupun koperasi simpan pinjam yang selama ini memberikan layanan pembiayaan untuk TKI. BNP2TKI mempersilakan TKI yang tak punya cukup biaya penempatan untuk memanfaatkan fasilitas KUR khusus TKI.

Kepala Balai Pelayanan Penempatan TKI (BP3TKI) Jakarta Gatot Hermawan mengungkapkan, fasilitas KUR untuk penempatan TKI masih butuh sosialisasi dan pengawasan. Menurut dia, masih saja ada indikasi calon TKI menggunakan pinjaman selain fasilitas tersebut.

Gatot menambahkan, ada bukti calon TKI yang mengajukan proses penempatan dengan berbekal keterangan menggunakan biaya sendiri tanpa ada bukti transfer resmi dari perbankan. Dia meminta calon TKI yang mengajukan proses penempatan dengan biaya sendiri melampirkan bukti transfer dari bank.

 “Hal ini diperlukan untuk menghindarkan calon TKI dari praktik rentenir secara terselubung yang mendompleng kebijakan Pembiayaan Penempatan Melalui KUR. Kita perlu memastikan di kemudian hari calon TKI benar-benar aman,” tegas Gatot.