Jokowi Bakal Serukan Empat Poin Ini di KTT G-20

Dalam konferensi akbar tersebut, Indonesia akan membawa suara-suara dari negara-negara emerging market. Indonesia juga akan menyampaikan poin-poin yang menyangkut konteks Indonesia.

Pertama, Indonesia memandang target pertambahan pertumbuhan ekonomi dua persen global secara realitas sangat berat. Pertambahan pertumbuhan ekonomi dua persen merupakan hasil dari pertemuan G-20 di Australia, tahun lalu.

“Tambahan pertumbuhan ekonomi dua persen global sebenarnya tidak mudah. Kenapa? 2014 growth hanya 3,4 persen, dan tahun ini mungkin hanya 3,1 persen. Jadi untuk menambah dua persen, katakanlah menjadi 4-5 persen memang agak berat,” jelas Bambang, di kantornya, Jumat (13/11/2015).

Meski demikian, Bambang menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen mendorong pertambahan pertumbuhan ekonomi global dua persen tersebut.

Terkait dengan mendorong pertumbuhan ekonomi ini, Bambang mengatakan, Indonesia akan menyuarakan pentingnya pembiayaan infrastruktur.

Bambang bilang, Indonesia akan mengajak semua negara menyadari bahwa salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan dan menjaga pemerataan ekonomi adalah melalui pembangunan infrastruktur.

Munculnya lembaga pembiayaan multilateral seperti AIIB, BRICS Bank, dan IDB diharapkan mampu menjembatani jurang antara kebutuhan pembiayaan infrastruktur dan kemampuan belanja, khususnya di emerging market.

Adapun poin kedua yang akan disampaikan dalam konferensi tersebut yakni Indonesia akan mendorong reformasi Dana Moneter Internasional (IMF) yang lebih peduli terhadap negara-negara emerging market dan negara-negara berkembang.

Bambang melanjutkan, poin ketiga yang akan disuarakan yaitu terkait kebijakan moneter dan stabilitas makro-ekonomi global.

“Indonesia menginginkan kepada siapa pun, tidak terbatas pada Amerika Serikat ataupun Federal Reserve, siapa pun yang membuat kebijakan moneter agar memperhatikan dampaknya secara global," kata dia.

"Kita mengakui dan menghargai pentingnya kebijakan moneter. Tapi, kita mohon kebijakan itu juga memperhatikan dampaknya karena dampaknya bukan sekadar finansial, tapi juga ke ekonomi, politik, dan sosial,” tambah Bambang.

Terakhir, ucap dia, Indonesia akan menjadi satu dari beberapa negara yang mengadopsi lebih awal kesepakatan Automatic Exchange of Information pada September 2017 mendatang. Kesepakatan ini sedianya mulai berlaku 2018 setelah terjadi kesepahaman antara negara-negara di kelompok G-20 dan OECD terkait perlakuan pajak internasional.