Kemenkeu Belum Kaji Usulan Insentif untuk Industri Migas

"Belum dibahas di internal. Kalau agenda (lintas kementerian) tanya kantor sebelah (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani di  Jakarta, Selasa (16/2/2016).

Ketika ditanyakan kemungkinan perubahan skema bagi hasil di industri migas, Askolani belum mau berkomentar.

"Kita tidak bisa berandai-andai. Kita belum ada info sama sekali. Seharusnya kan kalau mau ada usulan tentunya akan dikaji dulu oleh Kementerian Keuangan," jelas Askolani.

Usulan insentif untuk industri migas perlu dikaji oleh Kemenkeu, sebab hal tersebut akan berdampak langsung terhadap fiskal.

Selain itu, kata Askolani, insentif yang diberikan harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sebelumnya, Deputi III Pengelolaan Energi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan perubahan skema bagi hasil produksi minyak dan gas dengan KKKS.

Menurut Montty, perubahan skema bagi hasil bertujuan untuk membantu industri migas yang kini tengah terpukul akibat anjloknya harga minyak mentah dunia.

"Pada harga minyak mentah yang tinggi saja, produksi KKKS terus menurun, apalagi dengan kondisi harga minyak mentah yang drop seperti saat ini," kata Montty.

Karena itu, kata Montty, pemerintah perlu memberikan insentif untuk menggairahkan kembali industri hulu migas.

Ketika ditanyakan insentif apa yang paling mungkin dilakukan, Montty mengatakan pemerintah perlu mengubah skema bagi hasilnya.

Saat ini, bagi hasil untuk minyak adalah 85 persen untuk pemerintah dan 15 persen untuk kontraktor.

Terkait insentif perpajakan yang diusulkan perusahaan-perusahaan migas, Montty menerangkan hal tersebut mustahil dilakukan melihat realisasi penerimaan negara yang turun.

Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan, pemerintah bisa melakukan banyak agar industri hulu migas bisa bertahan dari harga minyak mentah yang jatuh saat ini. Ia mengusulkan perlunya perubahan skema bagi hasil (production split).

(Baca: Kontraktor Kesulitan, Pemerintah Kaji Perubahan Skema Bagi Hasil Produksi Migas)