DPR Kritik PLN yang "Hobi" Gelontorkan Uang buat Proyek Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik kinerja PT PLN (Persero), perusahaan listrik negara, yang sering mengeluarkan uang untuk proyek baru padahal proyek terdahulu belum selesai.

Pada rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR, Selasa (26/4/2016), para anggote komisi juga mengkritik kinerja PT PLN (Persero) yang belum membaik.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Azam Asman Natawijaya mengkritik PT PLN yang sering mengeluarkan uang untuk proyek baru padahal proyek terdahulu belum selesai.

Azam juga mengkritik tentang tender proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Jawa 7 yang sudah dilakukan sejak 2015. Tetapi, hingga saat ini tendernya belum selesai juga.

"BUMN tidak semestinya mengeluarkan uang lebih dan tentang proyek itu juga sedang kami sikapi. Dari informasi yang kami dapat, tidak sesuai prosedur," ujar dia.

Menurut dia, dalam lelang harus ada transparasi sehingga tidak ada 'kongkalikong' antara peserta lelang dengan PT PLN. Dia ingin PT PLN meningkatkan kinerjanya supaya permasalahan keterbatasan listrik tidak terjadi lagi.

"Kami tidak ingin PLN ini menjadi lebih buruk, ya kami berharap PLN bisa memperbaiki kinerjanya," kata Azam.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan tender proyek IPP PLTU Jawa 7 (2x1000 MW) terdapat 15 perusahaan yang mengambil dokumen tender, tetapi hanya tujuh perusahaan yang memasukkan proposal proyek pembangkit Jawa 7 (2x1000 MW).

Satu di ntaranya dianggap non-responsive bidder, yakni YTL Power International Berhad. Sedangkan enam perusahaan atau konsorsium lainnya dinilai sebagai responsive bidder.  (Baca: Per 1 Juni, PLN Stop Subsidi Listrik ke 18 Juta Pelanggan)