Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemudahan Memperoleh Listrik, Indonesia Peringkat 46 dari 189 Negara

Kompas.com - 05/05/2016, 11:44 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan survei yang dilakukan Bank Dunia pada 2016, Indonesia masuk dalam peringkat ke 46 sebagai negara yang mudah dalam memperoleh listrik bagi kalangan industri. Survei tersebut dilakukan ke 189 negara di dunia.

General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Syamsul Huda mengatakan, peringkat Indonesia dari tahun ke tahun terus membaik.

Pada 2012 Indonesia masih berada di peringkat 158, pada 2013 sedikit membaik ke 147, pada 2014 ke peringkat 121, pada 2015 ke peringkat 78 dan pada 2016 ini berada di peringkat 46.

Menurut Syamsul, hasil survei tersebut sangatlah penting bagi Indonesia, mengingat investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia terlebih dahulu pasti bertanya soal kemudahan memperoleh listrik.

"Persepsi investor untuk memberikan pertimbangan jadi atau tidak berinvestasi di Indonesia dipengaruhi dari hasil survei ini," kata Syamsul di Jakarta, Rabu (4/5/2016).

Agar peringkat Indonesia terus membaik, PT PLN terus melakukan pembenahan dalam memberikan pelayanan agar kalangan industri lebih mudah memperoleh listrik. Tahun depan, PT PLN menargetkan naik ke peringkat 23.

Sedangkan untuk peringkat kemudahaan berinvestasi, menurut Bank Dunia, Indonesia masih berada di peringkat 109 dari 189 negara.

Penilaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misal, kemudahan mendapatkan perizinan, kelistrikan, kemudahan pengajuan kredit dan lain sebagainya.

Kompas TV PLN Kembali Naikkan Tarif Listrik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Microsoft Komitmen Berinvestasi di RI Senilai Rp 27,54 Triliun, Buat Apa Saja?

Microsoft Komitmen Berinvestasi di RI Senilai Rp 27,54 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
Allianz Syariah Tawarkan Asuransi Persiapan Warisan Keluarga Muda, Simak Manfaatnya

Allianz Syariah Tawarkan Asuransi Persiapan Warisan Keluarga Muda, Simak Manfaatnya

Whats New
Kini Beli Sepatu Impor Tak Dibatasi, Ini Penjelasan Mendag

Kini Beli Sepatu Impor Tak Dibatasi, Ini Penjelasan Mendag

Whats New
TransNusa Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

TransNusa Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
Suku Bunga BI Naik, ST012 Dinilai Lebih Menarik

Suku Bunga BI Naik, ST012 Dinilai Lebih Menarik

Earn Smart
Kesejahteraan Buruh Tani Era Jokowi dan Tantangan bagi Prabowo

Kesejahteraan Buruh Tani Era Jokowi dan Tantangan bagi Prabowo

Whats New
3,84 Juta Penumpang Naik LRT Jabodebek pada Kuartal I 2024

3,84 Juta Penumpang Naik LRT Jabodebek pada Kuartal I 2024

Whats New
Merger Tiktok Shop dan Tokopedia Dinilai Ciptakan Model Belanja Baru di Industri Digital

Merger Tiktok Shop dan Tokopedia Dinilai Ciptakan Model Belanja Baru di Industri Digital

Whats New
Lowongan Kerja Perum Damri untuk SMA/SMK, Ini Persyaratan dan Cara Mendaftarnya

Lowongan Kerja Perum Damri untuk SMA/SMK, Ini Persyaratan dan Cara Mendaftarnya

Work Smart
IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Asia, Ada Apa?

IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Asia, Ada Apa?

Whats New
Tak Mau Kejadian Nasabah Lempar Piring Saat Ditagih Kredit Terulang, PNM Kini Fokus Lindungi Karyawannya

Tak Mau Kejadian Nasabah Lempar Piring Saat Ditagih Kredit Terulang, PNM Kini Fokus Lindungi Karyawannya

Whats New
Bertemu Mendag Inggris, Menko Airlangga Bahas Kerja Sama JETCO dan Energi Bersih

Bertemu Mendag Inggris, Menko Airlangga Bahas Kerja Sama JETCO dan Energi Bersih

Whats New
Sepatu Impor Sudah Diterima Pemilik, Siapa yang Tanggung Denda Rp 24,74 Juta?

Sepatu Impor Sudah Diterima Pemilik, Siapa yang Tanggung Denda Rp 24,74 Juta?

Whats New
BI: Biaya Merchant QRIS 0,3 Persen Tidak Boleh Dibebankan ke Konsumen

BI: Biaya Merchant QRIS 0,3 Persen Tidak Boleh Dibebankan ke Konsumen

Whats New
Pemerintahan Baru Bakal Hadapi 'PR' Risiko Impor dan Subsidi Energi

Pemerintahan Baru Bakal Hadapi 'PR' Risiko Impor dan Subsidi Energi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com