Menperin: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Pacu Ekspor Furnitur ke Uni Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberlakukan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) secara wajib untuk semua produk berbahan kayu dinilai dapat membuka akses ekspor produk furnitur Indonesia, terutama Uni Eropa.

Pemberlakuan SVLK itu selanjutnya menghilangkan kewajiban uji tuntas (due diligence) yang menjadi beban biaya bagi eksportir yang selama ini dialami oleh produk olahan kayu Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa.

Apalagi, industri furnitur kayu sebagian besar merupakan industri kecil menengah.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan hal itu pada konferensi pers bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tentang "SVLK Mengantar Indonesia Capai FLEGT License Pertama di Dunia" di Kementerian LHK, Jakarta, Kamis (12/5/2016).

"Berlakunya SVLK secara mandatory untuk seluruh produk berbahan kayu diharapkan berdampak positif terhadap industri hilir pengolahan kayu, terutama furnitur kayu, karena meningkatnya tingkat kepercayaan buyer internasional, terutama dari Uni Eropa, bahwa produk olahan kayu Indonesia dijamin legalitasnya," kata Menperin.

Kepercayaan juga terkait bahwa bahan baku kayu bersumber dari hutan lestari atau Sustainable Forest Management (SFM) yang nantinya meningkatkan daya saing produk furnitur kayu Indonesia dan membuka peluang pasar yang lebih besar.

Ketentuan itu memuat perubahan prinsip dari peraturan sebelumnya, dimana penerapan SVLK berlaku untuk semua produk berbahan baku kayu. SVLK juga menjadi upaya perbaikan tata kelola kehutanan yang perlu didukung oleh para pihak terkait.

"Diharapkan tidak menjadi beban bagi pelaku usaha namun justru dapat menjadi investasi perbaikan manajemen industri pengolahan kayu," imbuhnya.

Sementara itu, produk industri kehutanan merupakan salah satu produk ekspor nasional yang memberikan kontribusi dengan tren yang terus meningkat selama 5 tahun terakhir sebesar 2 persen.

Nilai ekspor produk industri kehutanan tercatat 10,6 miliar dollar AS pada 2015 atau 8 persen dari total ekspor non migas Indonesia.