Penyaluran Dana Bansos Non-tunai Andalkan Agen Bank di Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah berkomitmen untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) dengan cara non-tunai.

Upaya tersebut dilakukan untuk meminimalisasi penyalahgunaan bantuan tunai yang selama ini disalurkan pemerintah.

"Indonesia sudah sejak lama menyalurkan bantuan sosial secara tunai, mulai tahun 2014 Presiden berkomiten kalau memberi bantuan harus diarahkan ke nontunai, dan hari ini MoU-nya dilakukan," ujar Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di Gedung BI, Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Agus mengatakan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, ada 75.000 desa yang akan menerima bantuan dari pemerintah secara non-tunai.

Penyaluran bantuan sosial itu sendiri pada tahun 2015 sudah disalurkan sebesar Rp 25 triliun dan pada tahun 2016 anggaran untuk bantuan sosial meningkat menjadi Rp 35 triliun.

"Dengan bantuan sosial non-tunai, diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup," tutur Agus.

Menurut Agus, bantuan yang disalurkan secara non-tunai akan membawa masyarakat pada sifat produktif dan meninggalkan sifat konsumtif.

Namun, penerapannya pun perlu memenuhi prinsip 6 T, yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administratif, dan tepat kualitas.

"Program ini harus berkesinambungan dan sustainable. Kita dalam hal ini mencoba menggiring masyarakat agar gemar menabung," ucap Agus.

Hingga Maret 2016, terdapat 84.000 agen pemegang sistem elektronik yang tersebar dari beberapa bank di seluruh pelosok Indonesia.

Agen-agen tersebut akan membantu masyarakat dalam memanfaatkan kartu bantuan sosial yang telah disubsidi pemerintah.

"Kendala jarak menghambat proses penyaluran, tetapi saat ini melalui sistem keuangan digital, agen bank di daerah menjadi tulang punggung penyaluran bansos ke pelosok," katanya.

Berikut empat mekanisme yang akan ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia dalam melakukan penyaluran bantuan sosial non-tunai.

Pertama, ketika sudah ada daftar penerima bansos, daftarnya akan diberikan ke perbankan dan perbankan akan membuka virtual account.

Kedua, jika sudah dibuka rekeningnya, maka akan dilanjutkan dengan edukasi yang dilakukan pemerintah dan BI terkait penggunaan rekening virtual account.

Ketiga, jika penyaluran sudah dilakukan, perbankan harus memberitahukan ke Kementerian Keuangan.

Keempat, proses penarikan bantuan akan diawali pemberitahuan kepada masing-masing penerima dan akan ada cek dan controlling.

"Agen keuangan digital akan ada di mana-mana dan akan membantu masyarakat. Tingkat kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat provinsi dan nasional harus betul-betul mengawal penyalurannya," kata Agus.