INDEF: Paket Kebijakan Ekonomi Masih Kurang Efektif

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Development Economic and Finance (INDEF) menyatakan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah masih kurang efektif dan kurang mengena.

Belum efektifnya stimulus dilihat dari lemahya implementasi berbagai program tersebut.

Direktur INDEF Enny Sri Hartati mengatakan faktor utama belum efektifnya paket kebijakan ekonomi karena masih banyaknya tumpah tindih regulasi yang belum mampu diharmonisasikan.

"Pemerintah harus fokus per sektor dalam kebijakan paket ekonomi ini. Selama ini kan kebijakan paket tidak pernah fokus pada satu sektor," ujar Enny, dalam Diskusi INDEF Evaluasi Efektivitas Paket Kebijakan Ekonomi I-XII di Jakarta, Senin (30/5/2016).

Enny juga menjelaskan selama 2015, target investasi yang masuk ke Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencapai Rp 1.852 triliun.

Namun, realisasinya hanya Rp 545,5 triliun.

Pelemahan Ekonomi juga masih belum diatasi, hal itu dibuktikan dari pertumbuhan ekonomi triwulan I 2016 yang hana 4,92 persen atau lebih rendah dari triwulan IV tahun 2015.

"Sebenarnya tidak ada perubahan yang berarti dari kinerja investasi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ketika belum ada paket ekonomi," pungkas Enny.

Menurut Enny, hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mengefektifkan paket kebijakan ekonomi adalah harus fokus pada meningkatkan daya saing dan menigkatkan daya beli masyarakat.

Jadi, bagaimana insentif-insentif yang diberikan ini mampu mendorong industri-industri yang berdaya saing dan mampu menciptakan lapangan kerja sehingga akan mengembalikan dan memulihkan daya beli masyarakat

"Yang paling utama pemerintah focus dulu, fokusnya apa. Fokus yang kita garisbawahi tadi adalah meningkatkan daya saing industri dan kedua adalah menigkatkan daya beli masyarakat. Mestinya apapun kebijakannya itu harus sinergis untuk mencapai dua hal itu," tutur Enny.

Pemerintah telah mengeluarkan 12 paket kebijakan ekonomi yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Terakhir pemerintah telah mengeluarkan Paket kebijakan ekonomi yang keduabelas yang diluncurkan pada 28 April 2016.

Dalam paket ekonomi itu pemerintah memberikan kemudahan memulai usaha.

Kemudahan diberikan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) dengan memperbaiki peraturan, prosedur perizinan, serta biaya untuk memudahkan kalangan usaha.