Penjelasan Presiden Dinilai Menetralisasi Kegaduhan Rencana Rasionalisasi 1 Juta PNS

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati menilai, penjelasan Presiden Joko Widodo terkait rencana rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS) menetralisasi kegaduhan yang sempat mencuat.

Menurut Enny, kegaduhan seputar rencana rasionalisasi PNS disebabkan buruknya komunikasi dari pemerintah sendiri.

"Ada komunikasi yang kurang tepat dan kemarin sudah diklarifikasi oleh Presiden," ujar Enny kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (10/6/2016).

Ia mengatakan, sebelum Presiden Jokowi memberikan penjelasan, ada kesan di masyarakat bahwa rasionalisasi PNS merupakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pernyataan-pernyataan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi ditengarai sebagai pangkal dari terciptanya kegaduhan.

"Ini kan wacana dari Mas Yuddy (Menpan RB) malah membuat gaduh, kontraproduktif. Itu yang harus dinetralisir dulu," kata Enny.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengklarifikasi bahwa pemerintah tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 1 juta pegawai negeri sipil (PNS).

Menurut ia, pemerintah memang akan melakukan rasionalisasi PNS lantaran anggaran pegawai sudah sangat besar.

Namun, hal itu tidak dilakukan dengan cara PHK, tetapi dengan cara memperketat seleksi penerimaan calon PNS.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi belanja pegawai pemerintah pusat pada APBN 2015 mencapai Rp 281,1 triliun, atau 23,95 persen dari jumlah realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 1.173,6 triliun.

Sementara itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengungkapkan, anggaran belanja pegawai pusat dan daerah mencapai Rp 707 triliun, atau 35,6 persen dari total belanja negara sebesar Rp 1984,1 triliun pada 2015.

Yuddy Chrisnandi sudah mengatakan, kebijakan rasionalisasi pegawai PNS tidak boleh dilakukan secara drastis lantaran bisa menimbulkan keguncangan.

Kemenpan RB lantas menawarkan rasionalisasi PNS dilakukan secara bertahap sampai tiga tahun ke depan.

Berdasarkan data pemerintah, jumlah PNS di Indonesia mencapai 4,5 juta orang. Sementara jumlah PNS ideal hitungan Kemenpan RB yakni 3,5 juta orang.

Hingga 2019 nanti, kata Yuddy, jumlah PNS akan menyusut menjadi 4 juta orang saja. Hal itu disebabkan ada sekitar 500.000 PNS yang akan pensiun.