Sosialisasikan Pengampunan Pajak, BEI Gandeng Situs "E-Commerce" Bukalapak.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini (20/7/2016) meneken kerja sama dengan situs e-commerce lokal, Bukalapak.com, dalam rangka mensosialisasikan program pengampunan pajak.

Hadir dalam acara penandatanganan ini Co-Founder dan CFO Bukalapak.com, Muhamad Fajrin Rasyid.

Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengharapkan, Bukalapak.com bisa menjadi penyambung antara pemerintah untuk melakukan sosialisasi mengenai program pengampunan pajak kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 

Bukalapak.com juga diharapkan memudahkan UMKM dalam mengakses informasi terkait program pengampunan pajak.

"Bukalapak.com ini satu-satunya marketplace yang punya hubungan 1 juta UMKM. Bank saja hanya puluhan ribu. Padahal Bukalapak.com setiap hari ada 1 juta transaksi. Jadi kita harap bisa jadi jembatan," ujar Tito dalam acara penandatangan MoU di Main Hall BEI, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

BEI dan Bukalapak.com menargetkan 1 juta pelapak di Bukalapak.com untuk mengikuti program pengampunan pajak pada periode 3 bulan pertama.

Untuk mencapai target tersebut, BEI dan Bukalapak.com juga menggandeng PT Kliring Penjamin Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

"Kami harapkan nanti bisa banyak yang mendaftar diperiode pertama. BEI dan Bukalapak.com memfasilitasi dalam 1,5 bulan (yang tersisa) periode pertama agar Bukalapak.com bisa memfasilitasi pendaftaran pajak," jelas Tito.

Menurut dia, Indonesia masih membutuhkan basis pajak tambahan untuk menjadi sumber pemasukan negara. UMKM diharapkan dapat menjadi income tambahan bagi perpajakan di Indonesia.

"Negara ini perlu tax based yang besar salah satunya adalah melalui UMKM. Tapi UMKM tidak bisa di kenai tarif besar. Hanya setengah persen. Ini yang belum termanfaatkan," jelasnya.

"Jadi kami harap cerita sukses pendaftaran pajak UMKM akan ada di Bukalapak.com. Nanti Bukalapak.com bisa jadi 'unicorn' untuk pembayaran pajak," pungkasnya.

(Baca: Menkeu: Agar Bisa Ikut Pengampunan Pajak, UMKM Harus Segera Rapikan Administrasi Perpajakan)