Jadi Menperin, Airlangga Hartarto Akui Diberi "Catatan Khusus" oleh Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah resmi menjabat sebagai Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengaku diberi catatan khusus oleh Presiden Joko Widodo, catatan tersebut diberikan Presiden saat rapat kabinet kerja perdana di Kantor Presiden.

Airlangga mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi tantangan kedepan dan harus diselesaikan oleh Kementerian Perindustrian. Yaitu soal gap ekonomi, dan kedua soal revitalisasi Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Menurut Airlangga, gap ekonomi itu gap antara masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan masyarakat berpenghasilan tinggi (MBT), dan gap ke wilayahan antara industri manufaktur dan non manufaktur.

Menurut dia, gap atau perbedaan kewilayahan ini harus didorong pemerataannya. Dia akan mengembangkan kewilayahan itu, antara lain melalu kawasan industri, kawasan ekonomi khusus (KEK) atau bisa juga dengan kawasan industri perbatasan.

"Untuk kawasan industri perbatasan, kami harus isi dengan kegiatan kreatif dan industri," ujarnya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (27/7/2016).

Airlangga mengatakan, catatan berikutnya adalah soal pertumbuhan industri yang belum beranjak dari 5,5 persen.

"Ini naiknya sangat berat, untuk menaikkan tidak bisa hanya dengan menurunkan anggaran dimana, untuk Kemenperin kita harus menstimulus dengan perkembangan dunia usaha, baik dunia swasta melalui KADIN, BUMN, atau bahkan UKM," jelasnya.

Airlangga juga menjelaskan, sektor IKM juga diperlukan revitalisasi agar dapat berkembang dan berdaya saing. Saat ini, IKM membutuhkan keterampilan tenaga kerja.

"Nah, untuk itu kami akan fokus pada pendidikan vokasi, kami akan berikan insentif khusus kepada tiap industri yang memiliki pendidikan vokasi," kata dia.

Dia melanjutkan, selain bermanfaat untuk industrinya sendiri, pendidikan ini tentu memberikan nilai tambah bila nanti pekerjanya memutuskan untuk berwirausaha menjadi IKM.