Gubernur Ganjar Tak Khawatir Transfer Daerah Dipotong

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo pasrah apabila dana transfer daerah ke Jawa Tengah terpaksa harus dipotong, menyusul keputusan pemotongan anggaran sebesar Rp 68,8 triliun.

Keputusan tersebut disepakati dalam sidang kabinet di istana negara, Rabu (3/8/2016).

"Kalau saya melihatnya begini, kalau transfer dari pusat itu dipotong lebih banyak lagi, dan karena kondisinya bisa terjelaskan duitnya enggak ada, ya mau bilang apa?" kata Ganjar, di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Kamis (4/8/2016).

Ganjar menyadari betul kondisi perekonomian yang lagi morat-marit memaksa pemerintah melakukan penyesuaian rancangan belanja. Ganjar juga membenarkan langkah Kementerian Keuangan yang lantas disetujui oleh Presiden RI Joko Widodo untuk dilakukan kembali pemotongan anggaran.

"Ekonomi lagi kacau ini. Maka rancangan-rancangan kemarin itu tidak tercapai. Ya betul, yang tidak prioritas harus dipotong," ucapnya. "Kalau tidak (dipotong) rumusnya tinggal satu, utang. Pilihannya tinggal itu saja. Anda memotong atau Anda mengutang," tuturnya lagi.

Sementara itu, ditanya soal sumber-sumber pertumbuhan ekonomi apabila dana transfer daerah dipangkas, Ganjar menyampaikan pada dasarnya dana untuk pembangunan daerah, atau pembangunan infrastruktur misalnya, bisa datang dari mana saja yang ada di daerah.

"Tinggal bagaimana Pemda menggunakan resources yang ada di tingkat daerah. Apa itu? Kami punya perbankan, perbankan BUMN, ada CSR, atau barangkali mau menerbitkan obligasi daerah atau municipal bond, atau kredit infrastruktur dari PT SMI. Ini contoh-contoh saja," terangnya.

Sebagai informasi dalam sidang kabinet Rabu, pemerintah menyepakati akan dilakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 133,8 triliun, terdiri dari pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga sebesar Rp 65 triliun, dan dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun.

Namun, meskipun anggaran belanja akan dipangkas lagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan tetap akan ada pelebaran defisit menjadi 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Taksiran mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini lebih tinggi dari perkiraan dalam APBN-P 2016 yang sebesar 2,35 persen dari PDB.