Jakarta Kena Tunda Bayar DAU Paling Besar, Capai Rp 10 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ajiep Padindang mengatakan, Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang terkena kebijakan tunda bayar dana alokasi umum (DAU) paling besar mencapai Rp 10 triliun.

Kebijakan tunda bayar DAU ini dilakukan menyusul penyesuaian belanja APBN-P 2016, untuk dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun.

“Tunda bayar DAU daerah atau kabupaten/kota, contoh paling besar itu adalah Jakarta, sekitar Rp 10 triliun,” kata Ajiep di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/8/2016).

Ajiep menuturkan, DAU ke Jakarta tidak dipotong Rp 10 triliun, tetapi dana tersebut baru akan ditransfer pada 2017.

Namun, ketika dikonfirmasi daerah mana lagi yang terkena tunda bayar terbesar, Ajiep menegaskan, pemerintah belum memfinalisasi daerah-daerah tersebut.

“Ibu Menteri Keuangan masih terus melakukan penyisiran terus-menerus. Tadi baru disebutkan satu contoh Jakarta, tetapi belum selesai daerahnya karena tentunya harus dikaji betul-betul,” imbuh Ajiep.

Akan tetapi, Ajiep tidak menjawab spesifik apakah tunda bayar akan dikenakan pada daerah-daerah yang memiliki simpanan besar di bank daerah.

Sebagaimana diketahui, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Presiden RI Joko Widodo menyebutkan ada beberapa daerah yang memiliki dana mengendap terbesar di bank daerah.

Mereka, antara lain, DKI Jakarta (Rp 13,9 triliun), Jawa Barat (Rp 8,034 triliun), Jawa Timur (Rp 3,9 triliun), Riau (Rp 2,86 triliun), serta Papua (Rp 2,59 triliun).

(Baca: Ganjar Klarifikasi Pidato Jokowi soal Dana Mengendap di Bank Daerah)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penyesuaian anggaran APBN-P 2016 dilakukan untuk menjaga APBN tetap kredibel.

Namun, tak kalah penting dari itu, penyesuaian anggaran dilakukan untuk menjaga momentum pergerakan ekonomi sehingga bisa meningkatkan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan.