Kemenkop dan KPPU Bentuk Satgas Pengawasan Kemitraan Usaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna mengawasi kemitraan antara pelaku koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kementerian Koperasi dan UKM bersama Komisi Pengawas Persaiangan Usaha (KPPU) akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawasan kemitraan.

Deputi Pengawasan Kementrian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring mengatakan bahwa pihaknya bersama KPPU akan membentuk satgas kemitraan di setiap daerah.

Sebagai pilot project, satgas kemitraan akan dibentuk di wilayah Sumatera dan Kalimantan, dimana banyak kemitraan usaha di sektor perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan sebagainya.

"Yang jelas, Satgas Kemitraan akan dibentuk di daerah yang memiliki atau ada kantor KPPU", ujar Meliadi pada acara penandatanganan Nota kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan KPPU di Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Sementara itu, Ketua KPPU Syarkawi Rauf menyambut baik penandatanganan MoU tersebut, dimana pihaknya akan melakukan pengawasan kemitraan antara usaha besar dengan kecil (koperasi dan UMKM).

Menurut Syarkawi, MoU ini sangat strategis karena KPPU bisa melihat dan menilai apakah kemitraan itu terjadi 'abuse' atau tidak. Terlebih lagi, KPPU akan sulit berjalan sendiri dalam pengawasan hingga ke daerah-daerah.

"Makanya, bersama Kemenkop UKM kami akan melakukan pengawasan kemitraan secara bersama-sama dalam wadah Satgas Kemitraan," jelas Syarkawi.

Apalagi, lanjut Syarkawi, dalam dua tahun ke depan KPPU akan melakukan reformasi pasar, karena masih ada ketimpangan ekonomi di Indonesia antara usaha besar dan kecil.

"Reformasi Pasar itu meliputi regulator review, mengubah struktur pasar agar struktur bisnis menjadi berimbang, perubahan perilaku, dan pembentukan Satgas Pengawasan Kemitraan secara nasional sampai tingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)," tandas dia.

Syarkawi berharap, Satgas ini nantinya bisa menjadi percontohan bagaimana pola kerja sama pengawasan kemitraan antarlembaga.

Dia melanjutkan, kerja sama ini sesuai dengan kewenangan KPPU dalam mengevaluasi kebijakan yang memiliki dampak persaingan usaha.

Kerja sama ini termasuk di dalamnya adalah penegakan hukum dan kontrol merger atau akusisi. Artinya, persaingan usaha tersebut jangan sampai menguasai dan mengeksploitasi pasar.

"Pengawsan kemitraan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan usaha di Indonesia", pungkas Syarkawi.