BPD Bisa Jadi Peserta Layanan Keuangan Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyatakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) akan diizinkan menjadi bank peserta program inklusi keuangan Layanan Keuangan Digital (LKD).

Saat ini, LKD baru diikuti oleh bank yang tergolong Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV.

Menurut Direktur Program Elektronifikasi dan Inklusi Keuangan BI Pungky Purnomo Wibowo, walaupun BPD akan diberi izin untuk menjadi bank peserta LKD, namun bukan berarti pengawasan akan longgar.

Bank sentral bakal menerapkan persyaratan yang ketat terkait manajemen risiko, jaringan usaha, dan kemampuan teknologi.

"Tetap harus ada perlindungan konsumen, kami tidak mau gambling," kata Pungky di kantornya, Jumat (2/9/2016) sore.

Pungky menjelaskan, keputusan untuk melakukan perluasan bank peserta LKD itu nantinya akan tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang akan terbit dalam waktu dekat.

Salah satu alasan diizinkannya BPD adalah lantaran akses yang dekat terhadap masyarakat. Di samping itu, dalam aspek karakteristik bisnis pun BPD lebih memiliki kedekatan dengan masyarakat. Dengan demikian, penetrasi akses keuangan diharapkan menjadi lebih mudah.

Pungky mengatakan, perluasan BPD sebagai bank peserta LKD pun menimbang kemungkinan BPD tersebut juga bakal menjadi bank penyalur bantuan sosial nontunai dengan menggunakan kartu kombo.

"Saat ini pesertanya masih BUKU IV. Ke depannya BPD juga karena bisa menjadi backbone penyalur bansos," jelas Pungky.

Meskipun rencana perluasan peserta LKD kepada BPD sudah muncul, Pungky mengaku hingga kini belum ada BPD yang menyatakan minat untuk menjadi peserta LKD.

Ia menaksir pada kuartal IV 2016 jumlah agen LKD akan bertambah sekira 30.000 hingga 40.000 agen.