DPR Pertanyakan Penggunaan PMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XI DPR hari ini memanggil para direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka rapat dengar pendapat terkait pembahasan rencana penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk 24 perusahaan pelat merah senilai total sekitar Rp 53 triliun.

Berdasarkan pantauan, bos-bos BUMN yang hadir diantaranya Direktur Utama PT Barata (Persero) Silmy Karim, Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti, Plt Direktur Utama Angkasa Pura II Djoko Muriatmodjo, serta beberapa jajaran direksi BUMN lainnya.

Anggota DPR Komisi XI Muhammad Hatta mengatakan, penambahan PMN yang diberikan pemerintah ke perusahaan BUMN harus disertai dengan rencana yang terukur dan terarah, agar penambahan PMN tidak sia-sia.

"PMN ini harus digunakan sebaik mungkin, jangan sampai disalahgunakan. Kami sangat sedih jika PMN yang dipakai perusahaan BUMN hanya untuk perjalanan dinas, menggunakan hotel mewah, dan lainnya sementara kinerjanya bobrok," ujar Hatta di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Apalagi menurut politisi fraksi Partai Amanat Nasional itu, permintaan penambahan PMN ini ibarat anak kecil (BUMN) yang merengek meminta jajan (PMN) kepada orang tua (Pemerintah) dan orang tua pun tak bisa berbuat apa-apa selain memberikan tambahan jajan tersebut.

"Kalau anak minta jajan ke orang tua kan mau tidak mau orang tua kasih, tetapi bagaimana orang tua mendidik anaknya untuk mengelola uang itu, meskipun uang yang diberikan berapa pun besarnya akan habis," pungkas Hatta.

Sekadar informasi, pemerintah melalui Kementerian BUMN menetapkan tambahan PMN dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

PMN ditambah sebesar Rp 13,56 triliun menjadi Rp 53,98 triliun. Sebelumnya, usulan PMN dalam APBN 2016 sebesar Rp 40,42 triliun.

Berikut PMN dalam APBN-P 2016 untuk 24 perusahaa BUMN:

1. Sarana Multi Infrastruktur Rp 4,16 triliun

2. Sarana Multigriya Finansial Rp 1 triliun

3. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Rp 1 triliun

4. Perum Bulog Rp 2 triliun

5. PT Perikanan Nusantara Rp 29,4 miliar

6. PT Pertani Rp 500 miliar