PLN Kerja Sama dengan Pihak Swasta Bangun PLTS di Perbatasan Indonesia - Timor Leste

KUPANG, KOMPAS.com - Perusahan Listrik Negara (PLN) Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) bekerja sama dengan PT Global Karya Mandiri terkait Pembangunan Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik 1 MW di Atambua, Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste.

Kerjasama ini dalam bentuk penandatanganan perjanjian pembelian energi listrik yang dilakukan oleh General Manager PT PLN (Persero) Wilayah NTT, Richard Safkaur dan Komisaris PT Global Karya Mandiri, Raden Kartono serta disaksikan langsung oleh Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero), Machnizon di Kantor PT PLN (Persero) Wilayah NTT, Rabu (14/9/2016).

Selain dengan PT Global Karya Mandiri, PLN juga melakukan penandatangan kerja sama dengan PT Indo Solusi Utama untuk Pembangunan IPP PLTS Fotovoltaik 2x1 MWp di Pulau Flores atau tepatnya di Ende dan Ropa (Kabupaten Ende) dan Maumere (Kabupaten Sikka).

Proyek PLTS Atambua berlokasi di Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu dan kedua PLTS Ende-Ropa-Maumere berlokasi di 2 tempat yaitu Desa Popanda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende dan Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka.

Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero), Machnizon dalam sambutannya mengatakan, minimnya pasokan listrik di NTT memberi peluang yang besar bagi PT Global Karya Mandiri dan PT Indo Solusi Utama untuk membangun PLTS di NTT.

“Karena kenaikan beban di sistem listrik Indonesia khususnya di NTT sangat cepat dan pertumbuhan investasi di NTT juga cukup tinggi. Pembangungan PLTS ini akan membantu mendukung sistem kelistrikan NTT,” kata Machnizon.

Di tempat yang sama, Komisaris PT Global Karya Mandiri, Raden Kartono menilai penandatanganan kerja sama itu merupakan capaian baik setelah tiga tahun mengupayakan terwujudnya kerja sama pembangunan PLTS.

"Kerja sama ini merupakan capaian yang perlu diapresiasi karena selama ini sulit dilakukan akibat persoalan perizinan dan kesiapan lahan," katanya.

Menurut dia, proses pengurusan dokumen kerja sama perjanjian pembelian energi listrik masih belum lancar sehingga menyulitkan para investor untuk berinvestasi di bidang energi baru terbarukan.

Selain itu faktor iklim juga menjadi salah satu hambatan sehingga dia pun berharap dengan kerja sama ini bisa membantu mengatasi kendala yang ada.