Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: PLN Harus Tambah Penggunaan Energi Terbarukan Tahun Depan

Kompas.com - 13/10/2016, 08:12 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan meminta direksi PLN (Persero) segera mengeksekusi penggunaan energi terbarukan sebagai energi primer dalam pembangkitan.

Beberapa contohnya ia sebutkan yaitu air, angin, matahari, dan panas bumi.

"Saya mau PLN segera mengeksekusi penggunaan energi terbarukan. Ada 5.000 megawatt (MW). Pemerintah berharap ini bisa mulai masuk tahun depan," kata Luhut ditemui usai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Rabu malam (12/10/2016).

Luhut mengatakan, saat ini penggunaan energi terbarukan di Indonesia masih sangat minim sekitar 10 MW.

Angka ini jauh di bawah negara-negara maju yang sudah menggunakan energi terbarukan hingga 250 MW, 22.000 MW, bahkan ada yang sampai 30.000 MW.

Luhut menambahkan, untuk percepatan penggunaan energi baru ini pemerintah akan memotong proses atau prosedur yang berbelit.

"Misalnya, panas bumi. Itu ada satu meja (tahapan prosedur) yang lamanya sampai 75 hari," ucap Luhut.

Dia pun meminta proses perizinan untuk pengembangan energi terbarukan khususnya untuk proyek kelistrikan dipercepat, salah satunya dengan pengurusan paralel.

Luhut menyebutkan, percepatan yang dilakukan di proyek Blok Masela bisa menjadi contoh.

"Senin pekan depan kami akan rapat di ESDM untuk membahas itu (percepatan energi terbarukan)," kata Luhut.

Lebih jauh dia menargetkan, PLN bisa membangun 5.000 MW pembangkit listrik dengan sumber energi terbarukan, hingga 2019. Target ini di luar proyek kelistrikan 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah.

Kompas TV Dengan Biogas, Warga Hemat Kebutuhan Hidup

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rupiah Melemah terhadap Dollar AS, Sri Mulyani: Lebih Baik dari Baht hingga Ringgit

Rupiah Melemah terhadap Dollar AS, Sri Mulyani: Lebih Baik dari Baht hingga Ringgit

Whats New
5 Minimal Saldo BRI untuk Tarik Tunai ATM Sesuai Jenis Tabungannya

5 Minimal Saldo BRI untuk Tarik Tunai ATM Sesuai Jenis Tabungannya

Spend Smart
Seleksi CPNS 2024 Dimulai Juni-Juli, Masih Ada 4 Instansi Belum Mengisi Rincian Formasi

Seleksi CPNS 2024 Dimulai Juni-Juli, Masih Ada 4 Instansi Belum Mengisi Rincian Formasi

Whats New
[POPULER MONEY] Indonesia Selangkah Lebih Dekat Gabung Klub Negara Maju | Pesan Bea Cukai ke 'Jastiper'

[POPULER MONEY] Indonesia Selangkah Lebih Dekat Gabung Klub Negara Maju | Pesan Bea Cukai ke "Jastiper"

Whats New
XL Axiata Ubah Susunan Direksi dan Komisaris

XL Axiata Ubah Susunan Direksi dan Komisaris

Whats New
Ketidakpastian Global Percepat Adopsi 'Blockchain'

Ketidakpastian Global Percepat Adopsi "Blockchain"

Whats New
XL Axiata Bakal Tebar Dividen Rp 635,55 Miliar

XL Axiata Bakal Tebar Dividen Rp 635,55 Miliar

Whats New
Instansi Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Rincian Formasi ASN 2024

Instansi Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Rincian Formasi ASN 2024

Whats New
Starlink Segera Beroperasi di RI, Telkom Tak Khawatir Kalah Saing

Starlink Segera Beroperasi di RI, Telkom Tak Khawatir Kalah Saing

Whats New
Pandu Sjahrir Ungkap Tantangan Industri Batu Bara, Apa Saja?

Pandu Sjahrir Ungkap Tantangan Industri Batu Bara, Apa Saja?

Whats New
Dukung Efisiensi Energi dan Keberlanjutan, Pupuk Kaltim 'Revamping' Pabrik Tertua

Dukung Efisiensi Energi dan Keberlanjutan, Pupuk Kaltim "Revamping" Pabrik Tertua

Whats New
Seleksi Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN 2024 Digelar Juni

Seleksi Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN 2024 Digelar Juni

Whats New
Indodax: Pencucian Uang dengan Aset Kripto Mudah Dilacak

Indodax: Pencucian Uang dengan Aset Kripto Mudah Dilacak

Whats New
Penjualan iPhone Anjlok Hampir di Seluruh Negara di Dunia

Penjualan iPhone Anjlok Hampir di Seluruh Negara di Dunia

Whats New
Menpan-RB Pastikan Seleksi CPNS 2024 Bebas Joki dan Titipan Pejabat, Ini Alasannya

Menpan-RB Pastikan Seleksi CPNS 2024 Bebas Joki dan Titipan Pejabat, Ini Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com