Kartu Prabayar "e-Port" Untuk Meminimalisir Pungli di Pelabuhan

GRESIK, KOMPAS.com – Beberapa waktu lalu, PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) telah menggandeng PT Bank Mandiri (Persero) dalam mengimplementasikan layanan transaksi non-tunai (uang elektronik), untuk memudahkan dan mempercepat proses bisnis di pelabuhan.

Menurut Direktur Keuangan Pelindo III Saefudin Noer, konsep e-Port merupakan transformasi layanan Pelindo III pada sistem digital dan online (dalam jaringan), tanpa dibatasi ruang serta waktu.

“Selain menyukseskan program GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) yang telah digagas oleh pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, penerapan e-Port juga bisa meminimalisir atau bahkan menghapus praktek pungli (pungutan liar) yang ada di kawasan pelabuhan,” terang Saefudin, Selasa (1/11/2016).

Karena dengan perubahan yang semula tunai menjadi pembayaran non tunai, maka dana retribusi sudah dipastikan langsung akan masuk dalam rekening yang ditentukan.

Dalam mempelopori e-Port ini, Pelindo III telah berafiliasi dan berintegrasi dengan berbagai pihak yang terkait pada bisnis kepelabuhanan.

“Melalui layanan ini, Pelindo III juga mendorong insan kepelabuhanan mewujudkan cash-less society (komunitas yang meminimalisasi transaksi tunai), sehingga Pelabuhan Tanjung Perak dapat menjadi pelopor e-Port di Indonesia,” kata dia.

Dengan inovasi e-Port yang saat ini bekerjasama dengan Bank Mandiri, pengguna jasa tidak perlu lagi melakukan pembayaran pas masuk pelabuhan secara tunai.

Media transaksi pembayaran digantikan dengan kartu dari Bank Mandiri, yang dapat diisi ulang melalui merchant Bank Mandiri dan sudah tersedia di berbagai tempat.

“Implementasi e-Port dilakukan mulai dari mentransformasikan sistem teknologi informasi dan komunikasi, untuk proses bisnis di operasional dan back office dengan dukungan aplikasi SAP yang berlaku internasional,” ucap Saefudin.

Penerapan berbagai transaksi non tunai pada proses bisnis, diklaim oleh Saefudin, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pelindo III yang selalu menerapkan aspek Good Corporate Governance (GCG).

Selain itu, langkah ini juga mendukung pemberlakuan sistem tunggal pengurusan dokumen pelayaran (Inaportnet) dan Indonesia National Single Windows.

Sistem ini digagas oleh Kementerian Perhubungan untuk memberikan kepastian bisnis bagi agen pelayaran dan mengefisienkan kinerja logistik nasional.

Tidak hanya Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, namun wilayah kerja Pelindo III juga meliputi 43 pelabuhan yang tersebar di 7 Provinsi.

Yakni, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta memiliki 10 anak perusahaan dan afiliasi.