Rencana Pajak Progresif Tanah "Nganggur" Belum Dikaji Detail

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum bisa menjelaskan secara rinci rencana memajaki secara progresif tanah menganggur atau idle. Sebab, belum ada pembahasan rinci terkait rencana tersebut.

"Itu belum kami diskusikan secara detail, nanti akan diskusikan detilnya," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Kemenkeu, tutur ia, akan segera berdiskusi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) terkait detail rencana pajak progresif untuk tanah menganggur termasuk terkait mekanisme kebijakannya.

Meski begitu, Suahasil mengatakan bahwa secara prinsip, rencana pengenaan pajak progresif tanah nganggur bertujuan guna mendorong penggunaan tanah untuk keperluan produktif.

Selama ini banyak tanah dibeli tetapi hanya didiamkan sembari menunggu harga tanah itu melambung. Akibatnya, rakyat kecil yang justru membutuhkan tanah tidak bisa menjangkau harga tanah yang kian melambung.

Di sisi lain, negara juga kehilangan potensi pemasukan pajak dari pemanfaatan tanah yang tidak produktif. "Kita lihat lah nanti (apakah bisa terealisasi tahun ini atau tidak)," kata Suahasil.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution juga belum mau buka-bukaan terkait rencana memajaki secara progresif tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan produktif.

Menurut Darmin, pemerintah belum bisa memastikan apa dasar hukum kebijakan pajak progresif terhadap tanah nganggur tersebut. Sebab belum ada telaah mendalam terkait dasar hukumnya.

"Saya belum cek betul apakah harus masuk ke undang-undang (baru) atau bisa dengan undang-undang yang ada. Saya belum bisa jawab," kata Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian.