Pemerintah Berkomitmen Meningkatkan Keselamatan Pelayaran Rakyat

AMBON, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk terus meningkatkan standar keselamatan pelayaran, khususnya pelayaran rakyat. Maluku menjadi provinsi pertama untuk mengimplementasikan upaya peningkatan kualitas pelayaran rakyat.

Hal ini diungkapkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada hari ini, Kamis (9/2/2017). Acara HPN ini dipusatkan di Ambon. Dalam peringatan HPN tersebut, hadir Presiden Joko Widoso (Jokowi) bersama jajaran Menteri Kabinet Kerja.

"Pemerintah terus mendorong seluruh stakholder pelayaran untuk meningkatkan keselamatan pelayaran rakyat di seluruh wilayah Indonesia," ujar Budi Karya melalui rilis, Kamis (9/2/2017).

Kemenhub menggunakan momentum HPN untuk melakukan upaya peningkatan keselamatan pelayaran rakyat khususnya di Provinsi Maluku. Provinsi Maluku ini merupakan daerah kepulauan yang luas lautnya lebih besar daripada daratannya.

Komitmen peningkatan keselamatan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan kepada Pemerintah Provinsi Maluku.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Menhub Budi Karya kepada para penerima bantuan di Acara Puncak HPN 2017, di Lapangan Polda Maluku, kota Ambon. Penyerahan bantuan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden.

Dalam acara tersebut, Presiden memberikan arahan bahwa kini laut menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia, bukan kebutuhan sekunder.

Untuk itu, perlu diperhatikan lebih detail mengenai kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk mendukung potensi laut di Indonesia.

Bangun Kapal

Kepada Presiden, Menhub Budi Karya menyampaikan laporan pemberian bantuan sebanyak 1.600 buah life jacket dari PT Pelindo IV dan INSA untuk diserahkan kepada kapal-kapal rakyat yang beroperasi di provinsi Maluku.

Hal ini dalam rangka meningkatkan keselamatan pelayaran rakyat. Serta, sebagai bentuk pembinaan ke pelayaran rakyat.

Selanjutnya, Menhub juga melaporkan bahwa pada 2017 ini Kemenhub juga telah menganggarkan Rp 200 miliar untuk membangun 100 kapal rakyat berbobot 35 GT.

Kapal yang dibangun akan menggunakan spesifikasi yang disesuaikan dengan kondisi perairan di Indonesia dan sesuai standar keselamatan dan keamanan pelayaran.

Dalam waktu dekat ini, sebanyak 10 unit kapal rakyat yang pembangunannya juga dilakukan di Maluku, akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk dioperasikan.

Dua kapal RO-RO 500 GT berkapasitas masing-masing 148 orang dan 19 unit kendaraan tersebut akan digunakan untuk melayani rute perintis di Maluku untuk lintas Namlea-Waisela dan lintas Saumlaki-Adaut-Letwurung.

KMP Lelemuku dan KMP Tanjung Sole dibangun di PT Daya Radar Utama unit Lampung.